Mudik Lebaran, Jatim Tunggu Perkembangan

Hingga kini, Dishub Jatim masih menunggu perkembangan kasus Covid-19 di lapangan. Nyono sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Jatim untuk menyusun kebijakan mudik yang akan datang. Termasuk, rencana penyekatan di beberapa titik pintu masuk Jatim.

Mudik Lebaran, Jatim Tunggu Perkembangan
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Nyono
Mudik Lebaran, Jatim Tunggu Perkembangan

SURABAYA, HB.net - Sejauh ini, Jawa Timur (Jatim) belum mengeluarkan kebijakan lanjutan terkait diizinkannya mudik lebaran. Saat ini, yang baru mengizinkan adalah pemerintah pusat. Kebijakan di Jatim masih menunggu perkembangan di lapangan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Nyono menegaskan, izin yang disampaikan Menteri Perhubungan adalah mudik lebaran. Tapi tidak mengizinkan adanya kerumunan. ‘’Nah, tidak semua mudik lebaran itu menimbulkan kerumunan,’’ katanya, Senin (22/3). 

Mudik yang dilakukan perorangan, tidak memunculkan kerumunan. Berbeda dengan mudik bersama atau program mudik gratis, kerumunan pasti terjadi. Nyono menyebut maksud kebijakan pemerintah pusat adalah mudik jenis itu. ‘’Mudik perorangan itu juga harus diikuti dengan standar protokol kesehatan,’’ ucapnya. 

Hingga kini, Dishub Jatim masih menunggu perkembangan kasus Covid-19 di lapangan. Nyono sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Jatim untuk menyusun kebijakan mudik yang akan datang. Termasuk, rencana penyekatan di beberapa titik pintu masuk Jatim. 

Tahun lalu, ada beberapa titik yang dilakukan penyekatan. Antara lain, pintu masuk perbatasan Tuban dengan Rembang, Ngawi dengan Solo, Bojonegoro dengan Blora, serta pelabuhan di Banyuwangi. Penyekatan itu untuk menyaring pengendara yang masuk ke Jatim. 

Dua pintu masuk lainnya juga turut dijaga. Yakni Bandara Internasional Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak. Pihaknya akan berkoordinasi dengan avian security di Juanda dan Kantor Kesyahbandaran di Tanjung Perak.  

Bisa jadi, kebijakan yang sama akan diterapkan awal Mei mendatang. Titik perbatasan diperketat untuk tracing pemudik. Dishub akan bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam menjaga titik perbatasan itu. ‘’Rencana kebijakan itu sedang kami susun bersama,’’ ucapnya. 

Nyono juga memastikan tidak ada program mudik gratis tahun ini. Kebijakan itu untuk menghindari kerumunan saat pemberangkatan rombongan pemudik. ‘’Kami juga menunggu apabila ada kebijakan baru menjelang tradisi mudik berlangsung,’’ katanya. 

Dia memprediksi mudik bakal didominasi kendaraan pribadi. Prediksi itu didasarkan tren masyarakat yang menggunakan transportasi umum turun. Pada kondisi normal, penggunaan transportasi di bawah 40 persen. Pemicunya, masyarakat menghindari prosedur tes yang menjadi syarat wajib perjalanan. 

Terkait Genose, Nyono menyatakan pemerintah provinsi belum menyiapkan perangkat itu. Saat ini baru beberapa stasiun yang sudah menerapkan. Di bandara maupun pelabuhan masih menggunakan hasil swab antigen sebagai syarat perjalanan. (dev/diy)