Pemkab Banyuwangi MoU dengan 13 PTS Dalam Pemulihan Ekonomi

BANYUWANGI, HB.net - Pemkab Banyuwangi kembali melakukan MOU dengan 13 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Banyuwangi untuk mendorong PTS terlibat aktif dalam program pemulihan ekonomi di masa pandemi. Menurut Bupati Banyuwangi, Ipuk mengatakan, PTS merupakan salah satu pilar pembangunan sehingga perannya diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah.

“Peran kampus di Banyuwangi sangat strategis dalam mengembangkan daerah ini. Lewat riset dan penelitian, Pemkab Banyuwangi dapat menyusun program pembangunan dengan lebih baik,” ujar Bupati Ipuk sesuai penandatanganan MoU dengan tiga belas kampus di Banyuwangi, Selasa (9/3).

Adapun 13 PTS tersebut adalah Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Institut Tekonologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM), STIKES Banyuwangi, IAIDA Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida, Akademi Kelautan Banyuwangi (AKABA), Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), Universitas Bakti Indonesia (UBI), Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB), STIKOM PGRI Banyuwangi, STAI Darul Ulum dan Politeknik Masamy Internasional.

Terkait perekonomian, hasil survei Satgas Penanganan Covid-19 di Banyuwangi terjadi penurunan jumlah konsumen dan omset yang dihadapi UMKM. “Ini adalah PR kita bersama. Kami telah menyusun program 100 hari diantaranya bagaimana menggerakkan kembali ekonomi para pelaku usaha. Saya mengajak PTS bersama-sama, mencari solusi dalam meningkatkan ekonomi rakyat, ekonomi arus bawah,” kata Ipuk.

Rektor Untag Banyuwangi, Andang Subaharianto mengatakan, kesepakatan bersama ini menjadi titik tolak secara formal agar perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depan. “Dengan MoU ini menunjukkan semangat dari Pemkab Banyuwangi untuk mengajak perguruan tinggi sebagai pilar penting untuk menggerakkan Banywungi lebih maju,” katanya.

Andang menyebut tugas pokok yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat penting untuk disinergikan dengan pemerintah. Mulai dari pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

"Dalam soal pendidikan, kami meminta pemkab memperluas cakupan beasiswa bagi mahasiswa. Kalau memungkinkan, ada beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah di Banyuwangi. Bantuan ini sangat dibutuhkan sehingga akan mengurangi angka putus kuliah, khususnya di masa pandemi yang disebabkan karena kesulitan ekonomi,” ujar Andang.

Dia melanjutkan, soal bantuan beasiswa juga bisa diberikan dalam bentuk insentif bagi mahasiswa yang menyusun tugas akhir dan meneliti kebijakan-kebijakan yang ada di Banyuwangi dan bisa memberikan masukan-masukan kreatif, hasilnya publish di jurnal nasional.

"Sehingga tidak semuanya bisa mendapatkan insensitif tetapi hanya mereka yang penelitiannya fokus untuk Banyuwangi dan publish di jurnal nasional," pungkas Andang. (guh/diy)