Pemkab Jember Akan Terapkan Satu Data

JEMBER, HB.net - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntable. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember akan menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Semangat itu diwujudkan dalam rapat pembahasan konten dan platform satu data daerah, bersama Badan Koordinasi Wilayah (bakorwil) propinsi, Bakorwil V Jember serta Perusahaan Telkom di aula Bakorwil v Jember, Rabu (24/03).

PLT. Bakorwil V Jember Drs. Benny Sampirwanto M.Si. menjelaskan, data yang akurat akan menghasilkan sebuah kebijakan yang dapat mendukung program pemerintah di dalam pengambilan keputusan di suatu daerah.

Satu data merupakan semangat pemerintah, baik pusat, propinsi maupun daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. "Tentu itu semua diperlukan sebuah sistem pemerintahan berbasis elektronik," jelasnya.

"Ia mencontohkan soal konsep satu data seperti, berapa banyak warga miskin yang butuh bantuan kesejahteraan, berapa anak yang belum tersentuh pendidikan," ujarnya.

Konsep satu data Indonesia seperti yang tertuang dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 Pasal 1, dijelaskan bahwa satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Untuk data sektoral kemiskinan harus satu persepsi karena sudah ada perpresnya." jelasnya.

Sementara menurut Wakil Bupati (Wabub), KH. Mochammad Balya Firjoun Barlaman (Gus Firjoun) menyampaikan, ini dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntable. Juga fungsi dari pada sistem data elektronik tersebut juga meng integrasikan daerah satu dengan daerah lain.

"Sehingga satu daerah (pemerintah) dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan di masing-masing sektor di daerahnya," terangnya. Dan akan menjadi pemicu bagi daerah-daerah yang mesih tertinggal, Ia mencontohkan Produk Domistik Regional Bruto (PDRP) yang terjadi di Kabupaten Jember dengan Banyuwangi.

"Kenapa PDRP Banyuwangi kok tinggi, dan Jember kok belum, "ujarnya. Dari itu akan tahu potensi apa saja yang bisa dikembangkan agar bisa menyami dengan daerah yang lain, tentu itu semua butuh kecepatan data untuk mengkomparasikan dengan daerah lain.

"Sebagai pemicu pemerintah dalam menyusun program untuk mengentas kemiskinan, nah jika data ini falid maka peogram pemerintah akan tepat sararan kepada masyarakat," ucapnya. Ia meyakini dengan adanya sistem tersebut juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan efektif, kepeda masyarakat Jember. (yud/Eko/diy)