Pemkab Probolinggo Gelar Musrenbang, Ada 4 Bidang Pokir DPRD

Setidaknya ada 4 bidang yang disampaikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan infrastruktur serta bidang kesejahteraan rakyat. Untuk bidang pemerintahan, pemerintahan yang baik versi masyarakat bukan karena banyaknya penghargaan yang diperoleh tetapi pelayanan prima seluruh instansi pemerintah.

Pemkab Probolinggo Gelar Musrenbang, Ada 4 Bidang Pokir DPRD
Ketua DPRD didampingi Wabup Timbul saat penandatangan hasil Musrenbang
Pemkab Probolinggo Gelar Musrenbang, Ada 4 Bidang Pokir DPRD

PROBOLINGGO, HB.net - Dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2022 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Senin (22/3), Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Probolinggo.
Setidaknya ada 4 bidang yang disampaikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan infrastruktur serta bidang kesejahteraan rakyat. Untuk bidang pemerintahan, pemerintahan yang baik versi masyarakat bukan karena banyaknya penghargaan yang diperoleh tetapi pelayanan prima seluruh instansi pemerintah.
"Kelengkapan dokumen kependudukan menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan pelayanan yang prima," katanya.
Selanjutnya untuk bidang ekonomi dan keuangan, yang masih didominasi sektor pertanian/perkebunan serta perdagangan harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemerintah memfasilitasi dan masyarakat mengelolahnya. 
Untuk bidang pembangunan infrastrukur, seperti jalan, listrik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan adalah sebuah tanggung jawab pemerintah. Diharapkan tidak terpusat di satu wilayah saja misalnya di perkotaan tetapi pembangunan di wilayah pelosok/pegunungan juga harus mendapat porsi yang besar untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Serta untuk bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah hak asasi setiap manusia sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak masyarakat. 
"Jangan ada ketimpangan seperti sekarang ini, anak-anak di pelosok/pedesaan harus berjuang dengan keras untuk bersekolah, pelayanan dan fasilitas kesehatan yang sangat tidak memuaskan yang memerlukan perhatian pemerintah secara khusus," tegasnya.
Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Probolinggo dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan termasuk usulan program kegiatan dan rekomendasi yang akan kami serahkan kepada kepada panitia untuk menjadi bagian strategis dalam forum musyawarah perumusan perencanaan pembangunan kabupaten ini.
“Harapan saya dalam Musrenbang Kabupaten Probolinggo ini adalah tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat dan kalangan swasta agar secara partisipatif dapat menempatkan usulan-usulan program dan kegiatan secara kolaboratif, sehingga hasilnya dapat dirasakan semua kepentingan yang terlibat,” pungkasnya. (ndi/diy)