Peringati Hari Perempuan Internasional, PMII Gresik Demo Pemkab dan DPRD

GRESIK, HB.net - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik menggelar aksi demo memperingati hari Perempuan Internasional (International Women’s Day), di halaman kantor Pemkab dan DPRD Gresik, Senin (8/3).

Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan terkait problematika sosial yang dihadapi kaum perempuan saat ini. Mereka kemudian menggelar panggung orasi secara bergantian yang menuntut keadilan kepada kaum perempuan.

Pendemo juga mengusung sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap diantaranya, hentikan seluruh bentuk diskriminasi, sub ordinasi dan tindakan anti demokrasi terhadap kaum perempuan dan seluruh rakyat tertindas, sahkan RUU PKS, hentikan pembahasan UU Ketahanan keluarga, dan cabut UU 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan seluruh peraturan turunannya.

Kemudian, hentikan diskriminasi upah buruh perempuan dan buruh tani, berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat kaum perempuan terutama buruh dan tani perempuan di perdesaan, dan hentikan monopoli dan perampasan tanah atas nama infrastruktur serta percepatan pembangunan.

Selanjutnya,  cabut UU pendidikan tinggi dan wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis serta mengabdi kepada rakyat, wujudkan reformasi agraria sejati dan industrialisasi nasional.

Ketua PC PMII Gresik, Rusnani Hidayati dalam orasinya mengatakan, akar permasalahan yang selama ini terjadi adalah masih banyaknya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan. Pihaknya menilai kaum perempuan dianggap lebih rendah kedudukan dan haknya di tengah masyarakat.

"Momentum hari perempuan ini kita menyuarakan hak-hak perempuan yang selama ini belum terpenuhi, apalagi masih banyak  kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi,” katanya.

Pihaknya juga mendesak agar pemerintah menuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan hingga menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), seperti RUU Ketahanan Keluarga, segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hingga mencabut UU Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan seluruh peraturan turunannya.

"Kami menuntut agar pemerintah segera mencabut atau menghentikan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga dan segera mengesahkan RUU PKS," terangnya. Setelah melakukan orasi selama kurang lebih satu jam di depan pintu gerbang Kantor Bupati Gresik, pendemo akhirnya  ditemui oleh Wakil Bupati Gresik Hj. Aminatun Habibah.

"Kami mengucapkan terima kasih, dari aspirasi yang disampaikan kami telah menyetujui, dan kami mengapresiasi karena ini bentuk dari kepedulian mahasiswa terhadap kondisi di tengah masyarakat, " ujar Wabup Bu Min.

Kemudian, Wabup Bu Min dengan disaksikan  mahasiswa menandatangani surat pernyataan komitmen dukungan terhadap tuntutan mahasiswa, dan juga memberikan respon seputar tuntutan yang dijadikan sebagai aspirasi pendemo.

Usai ditemui Wakil Bupati Gresik, pendemo kemudian melanjutkan aksinya  di  kantor DPRD Gresik untuk kembali menyuarakan tuntutannya. Di depan gedung DPRD, masa buruh menggelar aksi dengan menggunakan separoh badan jalan. Hampir satu jam pendemo melakukan orasi, namun  belum ada anggota DPRD yang menemui pendemo. (hud/diy)