PJS Ketenagakerjaan dan ILO Gelar Asia Expert Roundtable on Unemployment Protection

Jakarta, HB.net - BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Organization (ILO) menggelar Asia Expert Roundtable on Unemployment Protection, sebuah forum internasional yang melibatkan 15 negara Asia untuk berbagi praktik terbaik dalam penyelenggaraan program perlindungan pengangguran. Forum ini berfokus pada perlindungan pekerja di tengah krisis ekonomi global dan perubahan teknologi.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, menekankan pentingnya skema perlindungan pengangguran sebagai alat kunci dalam mencegah kemiskinan dan membangun ketahanan ekonomi.

Menurut Simrin, sistem ini juga telah terbukti efektif memberikan dukungan bagi pekerja yang terdampak oleh inovasi teknologi dan perubahan iklim.

Ia juga mencatat bahwa dalam dua dekade terakhir, semakin banyak negara Asia yang membangun skema perlindungan pengangguran dan menghubungkan layanan ketenagakerjaan dengan pelatihan kejuruan.

“Sistem perlindungan sosial melindungi yang paling rentan, dan kita belajar banyak dari krisis Covid-19 yang membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaan mereka,” ujar Simrin.

Ia juga menyoroti tren peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Asia yang naik dari 9 persen menjadi 13 persen pada tahun 2023.

Di Indonesia, pemerintah telah menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS Ketenagakerjaan sejak 2021.

Program ini bertujuan untuk memastikan pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka seraya mencari pekerjaan baru.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyambut baik forum ini dan berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat program JKP.

“Menjadi tuan rumah forum internasional ini adalah kebanggaan bagi kami. Dengan berdiskusi dan berbagi pengalaman, kita dapat memperbaiki kualitas perlindungan sosial di seluruh Asia,” ungkap Anggoro.

Ia juga menambahkan bahwa forum ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Social Security Summit yang akan diadakan pada November mendatang.

Anggoro menyoroti tren peningkatan klaim JKP setiap tahun, sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan jaminan sosial, khususnya untuk kelas menengah, menjadi upaya penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang mengancam visi Indonesia Emas 2045.

Sejak program JKP dibayarkan pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 100 ribu pekerja dengan nilai mencapai Rp675 miliar.

“Semoga forum ini memberi inspirasi untuk meningkatkan jaminan sosial di setiap negara, sehingga pekerja di seluruh Asia bisa bekerja keras tanpa rasa cemas,”  pungkas  Anggoro menutup sambutannya dengan optimism.

Secara terpisah terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Venina menyambut positif kegiatan ini karena sebagai langkah kolaborasi antar penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

“ Kolaborasi menjadi hal yang penting bagi BPJS Ketenagakerjaan, ditingkan daerah kami juga terus berupaya menjalin hubungan baik dengan Pemerintah kota dan kabupaten blitar, untuk Bersama sama memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja khususnya di Blitar,” pungkas Venina. (tri/ns)