Selama Dua Minggu, Warga Surabaya Dilarang ke Madura dan Sebaliknya

Bangkalan, HB.net  - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan rapat koordinasi penanganan covid 19 di wilayah Bangkalan, Selasa (8/6). Menteri didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Bangkalan Abdul Latif.

Budi Gunadi menuturkan, rumah sakit di Kabupaten Bangkalan harus mendapat bantuan dari daerah sekitar, dalam hal ini yang terdekat adalah Kota Surabaya. Dia juga menganggap, penanganan pasien Covid-19 asal Madura yang masuk ke kota pahlawan dan telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit rujukan sudah menjadi opsi yang tepat.

"Dilanjut dulu supaya tekanannya enggak besar, yang sakit dibawa ke Surabaya, itu udah membantu. Kan di Surabaya kapasitasnya bagus, nakes, perawat, obat-obatan, ventilator udah kita catat. Sehingga, tingkat tekanannya berkurang dan nakes nggak usah terlalu keras kerjanya. Itu yang di sisi hilir, yang di hulu yang penting mengurangi penularan," ucap dia.

Menkes meminta warga Madura untuk menahan diri tidak datang ke Surabaya. Hal yang sama disampaikan bagi warga Surabaya.

”Ditahan dulu sementara, lebih banyak stay di rumah dulu. Sampai nanti dua minggu sudah turun. Kemudian, bisa jalan lagi. Saya juga bilang pakai masker, itu nomor satu. Yang paling utama. Saya udah ngomong sama Pak Bupati kalau teman-teman di Bangkalan itu bisa pakai masker,” ujar Budi.

Menkes juga meminta masyarakat tak perlu takut menjalani serangkaian tes kesehatan di titik-titik penyekatan. Selain gratis, tes tersebut juga bertujuan untuk menekan angka persebaran Covid-19.

”Nggak usah merasa takut dites swab, kalau toh pun ketemu positif bisa dirawat, diisolasi. Nggak usah terlalu khawatir, karena banyak yang takut diswab,” kata Budi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito mengatakan, operasional rumah sakit sudah mulai baik, kalau diukur dari persentase BOR (Bed Occupancy Rate) cukup, langkah-langkah dari pemprov untuk menyalurkan keterbatasan di sana," ungkapnya.

Dia menginstruksikan, 3T (Testing, Tracing dan Treatment) harus terus ditingkatkan. Tak kalah pentingnya, mengajak masyarakat disiplin protokol kesehatan.

"Prokes memakai masker ini kuncinya, lalu menjaga jarak, hidup sehat mencuci tangan dan menghindari kerumunan ini perlu ditegakkan," katanya.

"(Salah satu yang dilakukan) penyekatan di perbatasan Surabaya untuk mengontrol, menegakan prokes. Karena yang bawa virus ini manusia, mobilitas manusia dikontrol," ujarnya, menambahkan.

Sementara itu Gubernur Jatim mengatakan, sejak Kamis lalu sudah dilakukan rakor di Makodam. Pemprov sudah mengidentifikasi daerah-daerah yang  rumah sakitnya BOR nya mencapai 60 persen. Dia meminta di lakukan relaksasi.

"Di Bangkalan relatif dekat dengan Surabaya, jadi saya mengajak Dirut Soetomo yang hari ini hadir, kita sudah koordinasi dengan RSUD Syamrabu, hari Kamis sore sudah ada yang di rujuk ke Soetomo. Kemudian Jumat saya rakor lagi di internal Pemprov, koordinasi secara teknis, pokoknya tidak boleh ada pasien yang masuk rumah sakit yang BORnya sudah mencapai 80 persen, itu harus ada relaksasi. Tidak ditolak ya dirujuk," ujarnya.

Khofifah juga menerangkan, karena masing-masing rumah sakit rujukan punya rumah sakit penyangga,  Syamrabu ini diputuskan oleh tim Syamrabu dan tim covid Bangkalan, ada 6 rumah sakit penyangga, dua diantaranya rumah sakit milik Pemprov, satu rumah sakit Dr Soetomo dan Rumah Sakit Haji. Di rumah sakit Dr Soetomo alatnya sangat lengkap dokternya sangat komplit dan BOR-nya sangat rendah. Sehingga bisa dijadikan rujukan utama.

Sekadar diketahui, rombongan Gubernur Jawa Timur, beserta Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB RI memberikan bantuan kepada Pemkab Bangkalan berupa uang siap pakai sebesar Rp 1 miliar, 30.000 Masker dan puluhan galon hand sanitizer. Kemudian rombongan bergeser melakukan pemantauan di lokasi penampungan pasien termasuk Puskesmas dan RSUD Syamrabu, dan pos swab test Jembatan Suramadu. (dev/ns)