Smelter Freeport Potensi Sumbang  PAD Gresik Rp 35 Miliar

Gresik, HB.net - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo menyatakan bahwa, keberadaan Smelter PT Freeport Indonesia (FI) di Kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi cukup signifikan.

"Dari sektor retribusi, di DPMPTSP, keberadaan Smelter potensi memberikan kontribusi  untuk PAD sekitar Rp 35 miliar," ucap Agung, Kamis (7/9/2023).

Sementara dari semua perusahaan atau tenant yang sudah masuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau JIIPE saat ini, bisa memberikan kontribusi PAD sektor retribusi sekitar 85 miliar. Agung lantas mencontohkan, salah satu perizinan yang ditangani oleh DPMPTSP adalah, perijinan bangunan gedung (PBG).

"Jadi, estimasi retribusi yang bisa kami pungut dari Smelter dan tenant di kawasan KEK tidak semua di tahun ini. Bisa tahun depan. Menyesuaikan project yang telah terbangun dan berizin. Tapi, hitungan kami potensi retribusi dari Smelter Rp 35 miliar, sementara untuk semua tenant hingga Rp 85 miliar," terang Agung.

Agung menyampaikan bahwa, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, DPMPTSP memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangsi PAD pada APBD tahun 2023, sebesar Rp 35 milar.

"Hingga bulan September ini yang masuk kami targetkan sudah Rp 15 miliar lebih," tuturnya.

Lebih jauh Agung menyatakan bahwa, keberadaan KEK merupakan salah satu sektor yang menjadi bidikan DPMPTSP Gresik untuk mendongkrak PAD sektor retribusi. Untuk itu, DPMPTSP kata Agung terus melakukan langkah jemput bola untuk membantu para pengusaha di kawasan KEK untuk memudahkan mendapatkan perizinan usaha yang dibutuhkan.

"Hari ini kami undang 13 tenant atau perusahaan di kawasan KEK untuk berdiskusi, sharing soal perizinan. Antara lain, dari Smelter Freeport Indonesia. Ruang ini kami adakan untuk memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan," terangnya.

Agung menyampaikan, di KEK ada areal lahan untuk usaha seluas 1.800 hektar. Dari lahan  seluas itu yang sudah terpakai seluas 600 hektare.

"Mudah-mudahan lahan di KEK segera terisi semua, sehingga bisa memberikan kontribusi besar  terhadap daerah seperti PAD," harap  Agung.

Agung menambahkan, Pemkab Gresik tengah membuat kebijakan untuk memberikan insensif kepada pengusaha dalam pengurusan perizinan.

"Intensif yang kami berikan untuk izin usaha di dalam kawasan (KEK) hingga 50 persen. Sementara di luar itu, menyesuaikan dengan persyaratan yang kami tentukan," pungkasnya.

Sementara itu, Kordinator Perizinan Smelter PT Freeport Indonesia, Arif Adi Wisastra menyatakan, bangunan project Smelter di KEK ada 100 item. Dari ratusan bangunan itu membutuhkan perizinan, seperti PBG dan sertifikasi kelayakan atau sertifikat layak fungsi (SLF).

"Saat ini, kami intens komunikasi dengan Pemerintah Gresik, DPMPTSP dan OPD terkait untuk kelengkapan perijinan yang dibutuhkan. Seperti PBG," katanya.

Ia menambahkan, Smelter patuh dengan ketentuan perijinan yang ada di pemerintah setempat.

"Kami berharap tahun ini PBG yang kami butuhkan sesuai yang dipersyaratkan perundangan klir. Sehingga, kami bisa memberikan kontribusi kepada daerah untuk PAD," jelasnya. (hud/ns)