Wagub Jatim Buka Rakor TKPK, Ajak Kepala Daerah Gotong Royong Atasi Kemiskinan

Surabaya, HB.net - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak berkesempatan membuka rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Hotel Harris Surabaya, Rabu (22/9). Rakor yang digelar bertajuk 'Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur' itu diselenggarakan selama 22-24 September 2021.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut mengajak seluruh Ketua TKPK di masing-masing Kab/Kota untuk bersama-sama dan bergotong royong menurunkan angka kemiskinan di Jatim.

Menurutnya, menanggulangi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu, dirinya mengingatkan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan tugas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Insyaallah TKPK di masing-masing Kab/Kota SE Jatim berkomitmen tinggi untuk bisa menjalankan strategi nasional, yakni mewujudkan pengentasan kemiskinan ekstrem," kata Wagub Emil.

"Dan menanggulangi kemiskinan itu bukan tugas satu OPD saja, tapi tugas seluruh elemen di dalam pemerintahan yaitu harus bisa ikut bergotong-royong menangani kemiskinan," imbuhnya.

Wagub Emil memaparkan, untuk angka kemiskinan Jatim pada September 2020 lalu mencapai 10,19 %. Lalu, pada Maret 2021 angka kemiskinan menurun menjadi 10,14 %. Namun, dirinya membandingkan dengan angka pengangguran yang mencapai 5,17 %. Kondisi tersebut bisa diartikan bahwa banyak orang yang tidak menganggur tapi miskin.

"Jadi persentase penduduk miskin kita memang turun tetapi yang lebih penting kalau kita mau melihat bahwa penduduk miskin jauh lebih tinggi dari pada angka pengangguran," ujar dia.

Maka dari itu, lanjut Wagub Emil, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan pekerjaan. Akan tetapi, cara tersebut belum maksimal. Sebab, upaya pemerintah memberikan pekerjaan, tapi masih banyak penduduk yang miskin. Situasi ini menjadi menarik. "Artinya, ada satu realita terutama mungkin banyak terjadi di daerah pedesaan. Sebagian besar mereka yang bekerja di sektor pertanian tetapi kondisinya miskin," ujarnya.

Emil menjelaskan, sebuah workshop yang melibatkan lembaga Semeru memberikan forum studi mengenai kemiskinan. Dari studi tersebut, kata Wagub Emil, 75 % dari yang terdata miskin masuk kategori working full time (bekerja penuh waktu).

"Sudah kerja full time tapi miskin. Berarti ada yang salah di sini. Maka dari itu kenapa mulai muncul anggapan bahwa memang kita harus mulai melihat lagi, bahwasanya ini bukan saja urusan Dinas Sosial atau misalnya ditarik ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Tetapi mungkin seluruh dinas harus mulai berpikir karena mereka punya stakeholder yang dalam kondisi miskin. Apakah itu dinas pertanian apakah itu mungkin dinas UKM dan lain sebagainya," jelasnya.

Menurut Emil, membedah kemiskinan kota dan kemiskinan pedesaan menjadi hal yang penting. Fenomena yang sangat berbeda utamanya adalah ketika terjadi Covid-19 cenderung menghantam perkotaan dari pada pedesaan.

"Sebelumnya Pemprov Jatim memiliki program bernama suplemen BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Kenapa program ini diluncurkan ? karena bantuan yang diterima dari BPNT, nilainya sama dengan mereka yang tinggal di daerah yang mungkin biaya hidupnya rendah," urainya. (dev/ns)