239.369 BPJS Warga Surabaya Dinonaktifkan, Pimpinan DPRD Minta Pemkot Beri Solusi

Surabaya, HB.net - Saat ini ada 239.369 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai melalui APBN dinonaktifkan Pemerintah Pusat menyusul status warga yang bersangkutan sudah tidak lagi masuk dalam data kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menanggapi pertanyaan warga pada masa reses II 2023 DPRD Kota Surabaya, Kamis (4/5/2023) di wilayah Kedung Anyar, Sawahan. Warga RT 04/RW 12, Mujib menanyakan perihal BPJS yang tidak aktif saat digunakan ke rumah sakit.

Menerima keluhan seperti itu, Reni Astuti meminta Pemkot Surabaya segera memberikan solusi terhadap peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan Pemerintah Pusat, agar dapat aktif kembali dengan menggunakan pembiayaan APBD.

“Intinya, warga yang saat ini layanan kesehatannya di fasilitas kesehatan (faskes), baik di puskesmas atau di semua rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS itu untuk segera diaktifkan dan dibebankan ke APBD, sehingga warga tetap terlayani tanpa biaya,”ungkap dia.

Politisk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar memaksimalkan tenaga dan sarana sumber daya manusia (SDM) yang tersedia untuk melakukan input data pengalihan dari APBN ke APBD.

“Saya sudah kontak asisten di bidang kesra. Saya turut mengapresiasi gerak pemkot. Hanya saja, karena ini datanya banyak, tolong ditambah tenaga untuk input ke edabu. BPJS Surabaya mohon juga proaktif koordinasi dengan pemkot,” tandas dia.

Yang penting, lanjut Reni Astuti, warga tetap terlayani di fasilitas kesehatan manapun.

Alumnus magister PSDM UNAIR itu juga mengimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak khawatir dengan tanggungan biaya.

Saat ini, tambah Reni, Kota Surabaya telah memiliki program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesmas) yang membantu siapapun warga Kota Surabaya mendapat akses pembiayaan berobat gratis melalui layanan kesehatan kelas tiga.

Yang perlu diperhatikan Pemkot Surabaya, lanjut Reni Astuti adalah pada saat masyarakat hendak berobat, maka pelayanan kesehatan dapat digunakan dan pasien tidak terkendala di tengah-tengah hendak berobat.

Masyarakat saat mendapat layanana BPJS kesehatan. foto: ilustrasi

“Monggo, kalau ada warga di sini yang mengalami hal seperti itu, tidak bisa dilayani karena nonaktif sampaikan ke saya. Pasti akan saya dampingi ke rumah sakit. silakan infokan ke saya,”tegas dia.

Di sisi lain, Reni Astuti juga mendorong Dinas Sosial untuk mengkonsolidasikan data kemiskinan dengan Kementerian Sosial. “Saya heran kok banyak banget BPJS warga Surabaya yang dinonaktifkan”, tanya Reni.

Selain pengaduan BPJS, Reni Astuti mengaku juga menerima berbagai usulan maupun pengajuan warga lainnya. Mulai dari pembangunan infrastruktur fisik hingga persoalan kesejahteraan warga. (lan/ns)