AKJ Tuding Bupati Hendy KKN
Salah satu orator, Jumadi Made, berujar meyudutkan Bupati Jember yang dinilai telah melakukan tindakan nepotisme di lingkungan Pemkab Jember. Ia menyebut nama menantu Bupati, sebagai salah satu contoh tindakan tersebut.
Diyah nisa
Jun 16, 2022 07:03
0
Jember, HB.net - Ratusan warga Jember yang tergabung dalam AKJ ( Anti Kesultanan Jompo ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (16/6/2022). AKJ menuding Bupati Hendy telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta banyak janji kepada masyarakat dan tidak pernah terealisasi alias carpak (bohong).
Massa aksi tersebut merupakan gabungan dari beberapa organisasi masyarakat (ormas), yakni Relawan Jumadi Made (RJM), Relawan Militan Jember (RMJ), Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK- PAK), Barisan Solid Merdeka (BASOKA), dan Barisan Anak Rantau Jember (BARJ).
Salah satu orator, Jumadi Made, berujar meyudutkan Bupati Jember yang dinilai telah melakukan tindakan nepotisme di lingkungan Pemkab Jember. Ia menyebut nama menantu Bupati, sebagai salah satu contoh tindakan tersebut.
"KKN sudah berlebihan! Muhammad Nadif Ramdhani, menantu Bupati, dijadikan Asisten Pembangunan. Apa tidak ada pejabat Bagian Umum yang pinter, kok milih menantunya," ujarnya.
Aksi ini juga didasari atas buntut panjang kasus proyek pengadaan beras bagi aparatur sipil negara (ASN) Jember, yang dinilai sebagai tindak KKN. Pasalnya, proyek tersebut dipasrahkan pada Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) diduga besutan Hendy selaku Bupati Jember saat ini.
"Ini hanya akal-akalan Bupati saja, dan KJHS itu yang benar singakatannya Koperasi Kaji Hendy Siswanto," ucap Jumadi. “Beras yang diadakan Koperasi KJHS tidak layak. Berasnya ada kutu hidupnya, masak puluhan ribu ASN suruh makan beras yang ada kutunya," imbuhnya.
Senada, Presiden RMJ, Jay Rahmadi mengatakan, kelayakan atas pengadaan beras untuk ASN tersebut tidak masuk standar. Ia juga menyampaikan, proyek tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja yang berada di lingkaran Bupati.
"Saya melihat Koperasi KJHS ini hanya menguntungkan kelompok-kelompok Bupati Hendy. Kita bisa lihat siapa saja yang mengisi di struktur KJHS itu," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi A DPRD Jember, Sunardi mengatakan, pihaknya juga sedang mereaksi masalah ini. "Ini sudah banter di DPRD. Nanti kami akan panggil yang bersangkutan. Kami juga menginginkan yang terbaik untuk masyarakat Jember," Ucapnya. (yud/bil/diy)
