Anggaran Pilkades Perlu Ditambah Hingga Rp 17 M
Dipastikan anggaran Pilkades sebesar Rp 11 miliar masih kurang karena pandemi Covid-19. Diperkirakan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 17 miliar.
Diyah nisa
Jan 20, 2021 04:42
0
BONDOWOSO, HARIANBANGSA.net - Anggaran Pilkades serentak di APBD 2021 mencapai Rp 11 milliar. Kendati demikian, jumlah itu disebut masih perlu ditambah karena pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Haeriyah Yuliati menjelaskan, berdasarkan surat Mendagri diatur bahwa jumlah hak pilih yang bisa dilayani di satu TPS saat pandemi yakni maksimal 500 pemilih.
Pada APBD awal, pihaknya hanya menganggarkan dana untuk 171 TPS sesuai dengan jumlah desa yang menggelar Pilkades. "Jika itu diterapkan maka harus ada penambahan jumlah TPS yang harus kita fasilitasikarena pandemi ini," ujarnya Rabu (20/1).
Sebab menurut Haeriyah, sudah pasti anggaran Pilkades akan membengkak, sehingga perlu ada tambahan 10 TPS lagi. Untuk itu, tambahan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak diperkirakan sekitar Rp. 6 milliar lebih. Sehingga jika ditotal dengan anggaran awal Rp. 11 miliar, maka dibutuhkan Rp 17 Milyar lebih.
“Sebenarnya ini kesulitan kita, harus menambah anggaran sedangkan APBD sudah ditetapkan. Sementara dari anggaran Dana Desa sendiri hanya bisa intervensi untuk pengadaan protokol kesehatan,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi IV DPRD Bondowoso menyebut bahwa anggaran pelaksanaan Pilkades serentak pada APBD 2021 lebih dari Rp 11 milliar. Jumlah tersebut masih belum mengacu pada Permendagri terbaru terkait pelaksanaan yang harus sesuai dengan protokol kesehatan.
"Di APBD 2021 itu dianggarkan Rp 11 milliar tapi itu belum disesuaikan dengan protokol kesehatan," kata Ketua Komisi IV, Ady Kriesna usai hearing dengan Perwakilan Kades beberapa waktu lalu.
Jika memang masih harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, kemungkinan akan bertambah. "Sehingga kalau mengikuti Permendagri yang baru, berarti harus ditambah," tutur Ketua DPC Golkar Bondowoso itu.
Sementara itu, Koordinator Kades, Mathari di lokasi yang sama mengharapkan, agar anggaran pelaksanaan Kades juga ditanggung oleh APBD. Karena, anggaran yang ada di desa sangat minim dan telah banyak juga digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Saya berharap pilkades ditanggung oleh APBD Kabupaten," pungkas Kades Bukor, Kecamatan Wringin. (gik/diy)
