Anik Maslachah: New Normal di Pesantren Butuh Intervensi Pemprov Jatim

Anik Maslachah: New Normal di Pesantren Butuh Intervensi Pemprov Jatim
Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD berdiskusi dengan gubernur Khofifah di ruang paripurna. foto : didi rosadi/HARIAN BANGSA.

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Penerapan tatanan baru atau new normal sudah di depan mata. Hal itu juga berlaku di lingkungan pondok pesantren. Di Jawa Timur ada sekitar satu juta santri yang mondok di pesantren.

Kondisi itu menjadi perhatian pimpinan DPRD Jatim, Anik Maslachah. Politisi PKB ini menilai penerapan new normal menjadi sesuatu yang tak terelakan. Karena itu perlu ada intervensi pemprov dalam penerapan new normal di pesantren.

"Tetap perlu ada intervensi dari pemprov untuk penerapan new normal di pesantren. Tidak bisa pengelola pesantren dilepas begitu saja. Namun soal teknisnya pemprov bisa berkoordinasi dengan pengelola pesantren,"tutur Wakil Ketua DPRD Jatim itu, Senin (8/6).

Anik mengungkapkan intervensi yang harus dilakukan pemprov diantaranya edukasi kepada pengelola pesantren tentang protokol kesehatan Covid-19. Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini menyontohkan, pemprov bisa mempersiapkan kader pelopor atau satgas untuk mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 berjalan di lingkungan pesantren.

"Di Inggris itu, siswa harus mengenakan masker dan cuci tangan sebelum masuk lingkungan sekolah. Selain itu, siswa wajib cuci tangan dengan hand sanitizer setiap satu jam. Untuk memastikan hal itu berjalan tentu harus ada satgas yang sudah teredukasi," imbuh alumni Unesa Surabaya tersebut.Anik menambahkan, intervensi lain yang perlu dilakukan pemprov dalam hal pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD). Serta suplemen kesehatan atau vitamin untuk menambah imunitas santri mau pun pengajar. Perlu ada intervensi pemprov dalam pemenuhan fasilitas kesehatan seperti wastafel atau cairan disinfektan dan hand sanitizer. Tanpa intervensi pemprov tak mudah bagi pengelola melakukan pengadaan secara cepat. (mdr/ns)