Bawaslu Perangi Politik Uang, SARA, dan Hoaks
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto mulai mengaktifkan instrumen penegakan hukum terpadu (Gakumdu) jelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
risky
Nov 23, 2022 05:43
0
Mojokerto, HARIANBANGSA.net - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mojokerto mulai mengaktifkan instrumen penegakan hukum terpadu (Gakumdu) jelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Stage holder yang membidangi pengawasan dan penindakan kasus pemilu itu mengajak kejaksaan negeri (Kejari) dan polresta setempat bermitra dengan meluncurkan Sentra Gakumdu.
Acara sosialisasi dan launching peran penting sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu 2024 itu digelar di Hotel Lynn Mojokerto, Rabu (23/11).
Dalam acara ini tak hanya dihadiri Bawaslu Kota Mojokerto, namun hadir juga narasumber dari kejari Kota Mojokerto dan Polres Mojokerto Kota. Sedang wali kota diwakili oleh asisten Pemerintahan Setda kota setempat.
Acara ini juga diikuti seluruh anggota Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), partai politik (Parpol), serta bermacan stakeholder dan organisasi.
"Tujuan acara ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan dan pola penindakan pidana pemilu," kata ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor.
Dalam kesempatan itu, Ulil menyampaikan pihaknya menangani setidaknya 170 kasus pelanggaran dalam pemilu 2019. Ia menyebut minimnya penanganan kasus tersebut bukan karena pihaknya tidak bekerja namun karena keberhasilan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan Bawaslu..
"Harapan keberadaan peran strategis Gakumdu, bukan ada seperti tidak ada. Minimnya kasus dalam pemilu itu bukan kegagalan kami. Namun karena kami ada devisi pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penanganan sengketa, " ujarnya.
Ia menandaskan, minimnya penindakan pelanggaran pemilu bukan karena kegagalannya, tapi peran strategis Gakumdu dalam mencegah pelanggaran pemilu. "Kami mengajak peran serta masyarakat untuk menjadi peran serta partisipasif bagaimana mensukseskan pemilu 2024 untuk menegakan hukum dan menghadirkan pemilu yang adil, demokrasi langsung umum dan rahasia," imbuhnya.
"Pemilu 2024 merupakan pemilu terbesar karena ada pilpres, pileg DPR, DPD, DPRD serta pilkada serentak. Dengan tantangan yang begitu besar maka akan melakukan pengawasan sejumlah pelanggaran pemilu, terutama dengan maraknya politik uang, mahar politik dan netralitas ASN, politik sara dan hoaks serta kampanye hitam," pungkasnya.
Asisten Pemerintahan Kota Mojokerto Abdul Rahman Tuwo menyampaikan, Gakkumdu sangat penting dalam mencegah pelanggaran Pemilu 2024. Gelaran Pemilu 2024 rawan dimanfaatkan pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita hoaks dan sara sehingga dapat memecah belah persatuan bangsa.
"Pemerintah kota berharap melalui Gakkumdu serta partisipasi masyarakat bersama-sama dalam mencegah pelanggaran pemilu terutama beredarnya hoax dan isu SARA," pungkasnya. (yep/rd)
