Berharap Dapat WTP ke 12 Kali, Pj Bupati Ugas Serahkan LKPD ke BPK RI
Hal itu dikatakan Ugas Irwanto saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Diyah nisa
Feb 18, 2025 05:12
0
Probolinggo, HB.net - Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto berharap ditahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Ri dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu dikatakan Ugas Irwanto saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim).
LKPD Unaudited Tahun 2024 ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jatim.
Penyerahan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo tahun 2024.
Ugas mengatakan, penyerahan LKPD Unaudited ini sebenarnya memiliki batas waktu hingga 31 Maret 2025. Namun, berkat kesiapan Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Probolinggo dan sinergi antar semua OPD, Kabupaten Probolinggo berhasil menyerahkan LKPD Unaudited ini lebih awal.
“Bahkan, Pemkab Probolinggo tercatat sebagai salah satu daerah dengan penyerahan LKPD Unaudited tercepat, berada di urutan kedua dari seluruh kabupaten/kota di Jatim,” katanya.
Dengan kecepatan ini, Pj Bupati Ugas mengharapkan benar-benar siap untuk menjalani pemeriksaan. “Laporan anggaran yang kami sampaikan telah disusun secara terperinci, transparan dan mencerminkan realisasi yang sesungguhnya. Semoga kami dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kalinya berturut-turut,” tambahnya.
Kepala BPPKAD, Kristiana Ruliani menambahkan, tahun ini merupakan tahun ke-12 Pemkab Probolinggo berusaha meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jatim.
“Kami berharap, proses penyampaian, audit hingga pengumuman opini dapat berjalan lancar. Tak kalah penting adalah penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” harapnya. (ndi/diy)
