BHS Minta Lonjakan Harga Pangan Jelang Lebaran Diantisipasi

Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah pusat dan daerah mengendalikan harga 11 komoditas pangan menjelang lebaran.

Tujuannya untuk mengantisipasi melonjaknya harga 11 komoditas pangan akibat naiknya kebutuhan masyarakat untuk keperluan lebaran. Apalagi tahun ini, pemerintah melarang masyarakat mudik karena pandemi masih berlangsung.

"Kita sangat mengharapkan pemerintah daerah dan pusat bisa mengendalikan harga 11 komoditas. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, pemerintah harus menjamin ketersediaan barang yang cukup dan harganya harus sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah," cetus BHS saat mengunjungi Pasar Larangan, Rabu (21/4).

Diketahui, sebelas komoditas pangan itu adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.

Di Pasar Larangan, politisi Partai Gerindra ini berbincang dengan sejumlah pedagang, menanyakan harga sejumlah komoditas pangan. "Per kilo Rp 37 ribu Pak," cetus seorang pedagang daging ayam.

Kata BHS, setelah datang ke Pasar Larangan ini, dia melihat harga sejumlah komoditas pangan masih terkendali. "Daging sudah Rp 100 ribu hingga Rp 105 ribu. Ayam Rp 37 ribu dari (semula) Rp 40 ribu lebih. Terus bawang putih bawang merah dari Rp 120 ribu tinggal Rp 40 ribu. Jadi di sini, masih terkendali," tandas BHS.

Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini kembali mengingatkan pemerintah, agar benar-benar mengantisipasi melonjaknya harga 11 komoditas menjelang Lebaran. "Lebaran ini akan melonjak benar. Kenapa? Karena kita tidak bisa mudik," jelasnya.

BHS lalu mencontohkan di Sidoarjo yang masyarakatnya banyak dari kalangan pekerja, yang bekerja di sekitar 16.000 industri besar dan menengah. Akibat dari kebijakan larangan mudik karena masih pandemi, ratusan ribu pekerja itu nantinya diperkirakan tetap berada di Sidoarjo saat lebaran.

"Dan mereka pasti akan berbondong-bondong menuju ke pasar untuk belanja. Dan ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," tegas alumni ITS Surabaya.

Lantas bagaimana cara pemerintah agar bisa menstabilkan harga komoditas pangan itu saat sudah terjadi kelonjakan? Kata BHS, sebenarnya pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan, misalnya minyak goreng, beras dan gula. Namun jika mekanisme HET itu tidak bisa, terpaksa memakai mekanisme operasi pasar.

'Ya terpaksa digerojok operasi pasar. Tapi kalau itu sudah tidak stabil. Tapi janganlah, karena pedagang pasar masih punya niatan baik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," jelas BHS.

Dalam kunjungannya ini, BHS juga sempat dicurhati pedagang soal kondisi Pasar Larangan. "Tadi ada keluhan masalah banjir sedikit, tapi tidak terlalu parah. Hanya tampias-tampias (percikan air) kalau hujan, ini perlu perbaikan," pungkas owner PT Dharma Lautan Utama (DLU) Grup ini. (sta/rd)