BI Sosialisasi KKI dan QRIS untuk Akselerasi Digitalisasi Daerah
Untuk memperluas akses transaksi digital keuangan antar-pemerintah daerah (Pemda), Bank Indonesia (BI) melakukan akselerasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
risky
Aug 28, 2023 05:19
0
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Untuk memperluas akses transaksi digital keuangan antar-pemerintah daerah (Pemda), Bank Indonesia (BI) melakukan akselerasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kegiatan dikemas dalam sarasehan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertemakan Sosilasisi KKI dan QRIS untuk Mengakselerasi Digitalisasi Daerah, Senin (28/8).
Deputy Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, saat ini sudah saatnya sistem pembayaran antardaerah dengan dilakukan secara digital. Terutama KKI ini dibidik ke segmen pemerintah dalam rangka akselerasi ekonomi keuangan digital.
"Ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh secara eksponensial ditandai dengan bergesernya presferensi masyarakat dari transaksi berbasis tunai ke transaksi nontunai berbasis digital," jelasnya.
Untuk itu, perlunya QRIS maupun BI Fast dalam transaksi nontunai memudahkan transaksi sistem digital keuangan antardaerah.
Ia mengatakan, saat ini sudah ada 542 pemda dalam TP2DD. Dari 542 pemda yang ada di TP2DD untuk Pulau Jawa ada 119 pemda dengan transaksi QRIS mencapai 99,2 persen, e-banking 100 persen, dan e-commerce 100 persen.
Sementara untuk penyediaan kanal digital di Balinusra yang terdiri dari 44 pemda, jelas Filianingsih, sudah mencapai 47,7 persen, dengan rincian QRIS 75 persen, e-banking capai 100 persen, dan e-commerce 61,4 persen.
Pemda ditahap digital memiliki rata-rata realisasi Pendapatan Antar Daerah (PAD), pajak, dan retribusi lebih tinggi dibandingkan pemda di tahap lainnya. “PAD yang dilakukan secara digital oleh pemda melesat tumbuh 41 persen,” kata Filianingsih.
Untuk transaksi QRIS sampai Juli 2023 secara nasional mencapai Rp 1,7 miliar transaksi, dengan total Rp 5.017,4 triliun. “Ke depan kami terus mendorong daerah meningkatkan layanan digitalisasi keuangan, terutama dengan QRIS,” pungkasnya.(diy/rd)
