Bupati Banyuwangi Gelar Pertemuan Bersama Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas

Banyuwangi, HB.net - Pemkab Banyuwangi menggelar forum rembug bersama kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, Rabu (2/3). Masukan dalam forum semacam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) itu akan menjadi bagian dalam program Pemkab Banyuwangi.

Bupati Banyuwang,i Ipuk Fiestiandani menyebutkan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali permasalahan bagi kalangan perempuan, anak, dan disabilitas. Dari sana kemudian diharapkan bisa ada solusi dalam program-program pembangunan.

“Kita sengaja bikin semacam rembug sektoral semacam ini, karena kesadaran Pemkab Banyuwangi bahwa butuh kebijakan afirmatif untuk memperkuat pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan penyandang disabilitas, juga terkait perlindungan dan pengembangan SDM anak,” kata Ipuk.

“Sehingga ke depan kualitas program pembangunan terkait perempuan, anak, dan penyandang disabilitas bisa terus meningkat,” imbuh Ipuk.

Forum ini diikuti 50 peserta dari berbagai unsur pegiat pemberdayaan perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Di antaranya organisasi perempuan berbasis keagamaan, seperti Aisyiyah, Muslimat, Fatayat dan sejumlah perkumpulan perempuan lintas agama lainnya. Selain itu juga hadir sejumlah akademisi, NGO, dan organisasi kemasyarakatan yang terkait.

Dalam forum tersebut, para peserta fokus membahas 5 isu utama yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan sosial. Salah seorang fasilitator, Ervina Wahyu, menyoroti tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya dengan pelatihan entrepreneurship yang berkelanjutan.

“Agar perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga dapat membantu kesejahteraan keluarga. Pelatihan harus dilakukan terus bertahap, jaangan sepotong-potong,” ungkap akademisi dari Untag Banyuwangi itu.

Selain itu, aktivis pendidikan anak, Masfufah, menekankan tentang pendidikan bagi kalangan disabilitas. Dia meminta Pemkab Banyuwangi untuk mengalokasikan beasiswa khusus bagi kalangan disabilitas dan para siswa yang orang tuanya berkebutuhan khusus.

“Perlu juga pemkab memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas di perkantoran dan ruang publik,” ujar Founder Yayasan Matahati yang bergerak dalam sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) itu.

Senada dengan Masfufah, penggiat Disabilitas Motor Indonesia, Temon, menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sejumlah kantor instansi yang masih belum ramah penyandang disabilitas.

Seiring dengan itu, aktivis perempuan Emi Hidayati mengusulkan perlu adanya keterlibatan aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa dalam menangani berbagai isu-isu tersebut. “Yang paling mendesak saat ini adalah mengintegrasikan seluruh data tentang disabilitas, anak, dan perempuan secara menyeluruh dari tingkat desa sampai kabupaten,” kata aktivis yang juga pernah menjadi Ketua PC Fatayat NU Banyuwangi itu. (hei/diy)