Bupati Jember Minta Penghapusan Tenaga Honorer Ditunda

APKASI Korwil Jatim yang berisi 26 Bupati tersebut, merekomendasikan untuk menahan kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Bupati Jember Minta Penghapusan Tenaga Honorer Ditunda
Foto bersama usai rakor APKASI.

Jember, HB.net - Bupati Jember, Hendy Siswanto, menggelar Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Korwil Jawa Timur (Jatim). Ia menyampaikan Soroti trending issue dan minta kebijakan penghapusan tenaga honorer untuk ditangguhkan.

"Dari hasil rapat kerja bersama ini APKASI Jatim memperoleh beberapa poin-poin yang sedang trending topik saat ini, salah satunya masalah ASN, masalah honorer, itu kita angkat menjadi satu konsen untuk diusulkan ke pemerintah pusat, lewat APKASI Pusat," ungkap Bupati yang juga Ketua APKASI Korwil Jatim.

APKASI Korwil Jatim yang berisi 26 Bupati tersebut, merekomendasikan untuk menahan kebijakan penghapusan tenaga honorer. Hal tersebut tentunya akan mengurangi tenaga kerja di masing-masing pemerintah daerah dan menimbulkan beberapa persoalan lain.

"Kita menunda dulu kalo belum ada solusi untuk penghapusan honorer, sampai ada solusi," ujarnya. Selain itu, untuk melakukan menguatkan sinergitas dan hubungan antardaerah, Hendy juga menyebutkan Raker kali ini menghasilkan penguatan kerja sama antar daerah, yang diikat dengan MoU.

"Tentunya kita berharap, dengan kondisi kita, kan saat ini sedang ada problem ekonomi global, kita diminta untuk menekan inflasi, khusus APKASI Jatim menekankan, perintah dari bapak presiden, kerjasama antar daerah itu untuk lebih dikonkretkan lagi. Jadi kami ada 12 Bupati yang melakukan MoU. Dari MOU, baru kita kerjasama dengan para Kadin, untuk kerjasama real-nya, kebutuhan masing-masing Kabupaten," imbuhnya.

Sekretaris Jendral (Sekjend) APKASI, Adnan Purichta Ichsan, menegaskan bahwa APKASI berposisi sebagai jembatan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. “Sebagai APKASI Pusat, kami menangkap poin yang dihasilkan Raker APKASI Korwil Jatim. Hal tersebut sebagai rekomendasi yang akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat, berikut Kementerian terkait,” tandasnya.

Di Jatim ini sudah diidentifikasi seluruh permasalahan melalui rakorwil. Rekomendasi itulah yang dibawa ke pusat supaya mencarikan solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan.

“Salah satu yang diangkat adalah terkait honorer dan kerjasama antardaerah ditingkatkan. Kita harapkan nanti kerjasama antardaerahnya itu mengedepankan produk-produk dalam negeri. Sehingga nantinya pembukaan lapangan kerja bisa seluas-luasnya serta pertumbuhan ekonominya lebih meningkat lagi di masa mendatang," pungkasnya. (yud/bil/diy)