Cegah Penyebaran Covid-19, DPRD Surabaya Pantau Penyekatan di Jembatan Suramadu

Surabaya, HB.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya lakukan pemantaun kondisi penyekatan Covid-19 di jembatan Suramadu, dari arah Bangkalan hingga masuk ke Surabaya, Kamis (10/06).

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, memberi dukungan atas upaya penanganan Covid-19. Adanya lonjakan kasus yang ada di wilayah Bangkalan, dia berharap yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak hari Minggu (06/06) dengan melakukan penyekatan merupakan langkah yang tepat untuk segera dilakukan.

“Karena sampai hari ini jumlah swab PCR sudah mencapai 106 orang dan kemungkinan akan bertambah, nah kalau Surabaya tidak ada upaya penyekatan ini dikhawatirkan akan meluas. Tidak hanya untuk melindungi warga Surabaya, tapi juga penyebaran ke wilayah lain,” kata Reni.

Untuk itu Reni berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk ikut melakukan upaya pemantauan. Apakah pemantauan yang dilakukan Pemkot Surabaya atau di Bangkalan bisa sudah secara optimal.  Oleh karena itu, penyekatan sebaiknya dilakukan satu lokasi saja dibawah Provinsi Jatim hal itu akan lebih baik.

Selain itu, kata Reni, terkait dengan SDM bisa mengambil dari Surabaya dan SDM Bangkalan, tentunya harapan dari SDM Provinsi juga terus melakukan pemantauan.

Kemudian, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono, mengatakan Kota Surabaya saat ini tengah sidak di Jembatan Suramadu dalam upaya mendukung Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan swab untuk membantu saudara kita di Madura.

“Seharusnya beban tugas ini ada di wilayah pulau Madura. Jadi kita harus menerima clearnya saja. Bagi warga yang masuk surabaya tapi kenyataanya saat ini yg melakukan tindakan untuk melakukan swab pemeriksaan di Kota Surabaya seharusnya ini dilakukan di pulau Madura. Disini pemerintah Provinsi Jatim belum hadir. Seharusnya kalau antar daerah beda kabupaten dalam provinsi ada dari provinsi jatim baik dari Dishub, Dinkesnya, Satpol PPnya, ini sama sekali tidak terlihat melihat kalau hanya dibebankan ke pemerintah kota saja ini nanti beban beratnya ini Kota Surabaya,” ucapnya.

Kota Surabaya sudah melakukan semua aktivitas kegiatan terkait dengan penanggulangan Covid-19 mulai dari pemberian makanan tambahan, memberikan wastafel, memberikan disinfektan sudah dilakukan semua. Sehingga, kata dia, di pulau sebelah ini perlu bantuan dari Pemprov Jatim. Jadi jangan ditinggalkan saja bebannya di Pemkot Surabaya. “Penyekatan untuk pemeriksaan dan semua itu utamanya harus di pulau maduralah surabaya tinggal cek yg masuk ke Surabaya bagaiamana hasil swabnya, hasil PCR nya, hasil genosenya, dan baru mereka bisa masuk ke Surabaya. Kalau sekarang coba kita lihat beban beratnya semua ada di wilayah Kota Surabaya,” terangnya

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni berharap semua pihak baik kepala-kepala daerah di wilayah Madura maupun di Kota Surabaya untuk berembuk cara menangani masalah tersebut.

''Mumpung belum kadung menyebar, ayo rembukan,'' kata dia.

Dia mengatakan, langkah penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada para pemangku daerah masing-masing wilayah, yakni Surabaya dan Bangkalan. Namun, kata dia, harus ada campur tangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

''Pendami ini memukul semua sektor dan wilayah, termasuk Surabaya, kita tahu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi langsung menerapkan kebijakan tes antigen bagu pelintas Jembatan Surabaya, ini bagus. Namun kalau ini dibebankan semuanya kepada Surabaya, berat,'' kata dia.

Sekretaris Komisi C, Agoeng Prasodjo menambahkan, campur tangan pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam hal alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana untuk penanganan Covid-19 varian baru ini mutlak diperlukan.

Sebab, kata dia, semua daerah memang mengalami krisis keuangan. ''Kalau kontsentrasinya terus diarahkan ke penanganan Covid-19, maka sektor lain tidak akan tergarap. Ini berarti pembangunan, perkembangan ekonomi, dan perbaikan kualitas SDM tidak hanya stagnan, tapi mundur,'' kata dia.

Agoeng mengatakan, agar penanganan lebih efektif, tes antigen semestinya tidak hanya dibebankan kepada Kota Surabaya saja. Terutama saat orang-orang melintas memasuki Kota Pahlawan, namun kata dia, juga harus dilakukan tes antigen di semua daerah  yang terkait dan berpotensi terjadi penyebaran virus corona varian baru,

''Madura misalnya, semua kepala daerah di sana harus menerapkan kebijakan serupa, dan ini butuh biaya besar,'' kata dia.

Dengan penanganan semacam itu, lanjut Agung, penanganan penyebaran Covid tidak dilalukan secara varsial antar daerah. Namun, secara menyeluruh sehingga penularan bisa ditekan. ''Ayo para kepala daerah duduk bersama-lah, ini masalah serius,'' kata dia.(lan/ns)