Darurat, Sekolah di Bangkalan Banyak Tak Miliki Kepala Sekolah Definitif

Bangkalan, HB.net - Sebanyak 261 sekolah di dibawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, mengalami kekosongan pejabat Kepala Sekolah (Kasek) definitif. Sehingga, pelaksana tugas (Plt) di tempatkan untuk mengisi sementara.

Kabid Tenaga Kependidikan (Tendik) Disdik Bangkalan, Toha mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 261 sekolah mulai tingkat TK, SD dan SMP yang tidak memiliki pimpinan definitif. Kekosongan Kepsek yang terjadi sudah masuk dalam kategori darurat.

"Saat ini, terdapat 2 TK, 244 SD dan 15 SMP tidak memiliki pejabat pimpinan definitif dan sudah masuk dalam kategori darurat. Kita kekurangan guru yang memiliki sertifikat uji calok kepala sekolah (Cakep) dan yang berstatus penggerak," ungkapnya usai hearing dengan Komisi D DPRD Bangkalan, Senin (7/8/2023).

Menurutnya, untuk mengatasi kedaruratan itu, tetpaksa harus melaksanakan penjaringan. Sebab, dalam Permendikbud ristek nomor 40 tahun 2021, diperbolehkan melakukan penjaringan dari guru biasa dalam kondisi tertentu.

"Dalam situasi seperti yang terjadi sekarang ini, boleh menunjuk guru sebagai kepala sekolah. Tetapi penunjukan harus melalui tim pertimbangan. Penunjukan itu, untuk kebutuhan jabatah satu periode atau 4 tahun. Untuk periode berikutnya, maka harus ikut guru penggerak," ujar Toha.

Toha menjelaskan, penunjukan harus memenuhi ketentuan, diantaranya harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), mengabdi minimal 8 tahun, berstatus jabatan minimal golongan 3b dan memiliki sertifikat pendidik. Nama-nama yang diusulkan itu, nanti akan diajukan pada Menpan RB.

"Kami sudah lakukan penjaringan sejak Oktober 2022 lalu. Namun yang terjaring, masih belum genap 261, hanya 202 orang yang terjarinhmg. Nanti akan kami upayakan dari sisa guru penggerak angkatan 6 dan 7 supaya nanti kebutuhan Kepsek ini bisa segera terpenuhi," jelas Toha.

Sementara Ketua komisi D DPRD Bangkalan, Nurhasan kosongnya pejabat Kepsek definitif di ratusan sekolah, sudah masuk dalam kategori darurat. Sehingga, harus segera melakukan penjaringan dari guru biasa. Sebab, dalam situasi tertentu penjaringan diperbolehkan.

"Sebetulnya situasi ini sangat memalukan, tetapi harus dimaklumi karena daerah juga tidak bisa melakukan pengangkatan pejabat selama belum memiliki pimpinan definitif. Makanya harus diseriusi, guru yang ditunjuk harus memenuhi syarat, karena penentuannya pada Kemepan," pungkasnya. (fat/uzi/ns)