Dewan Kritik Pemkot Soal MPP
Anggota Fraksi Gerindra, Heri Poniman, ini mengaku sangat kecewa dengan pelayanan publik yang diberikan Pemkot di Mall Pelayanan Publik karena sering padam sehingga pelayanan terganggu.
Probolinggo, HB.net - Seringnya gangguan pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP milik Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo mendapat sorotan anggota DPRD setempat.
Anggota Fraksi Gerindra, Heri Poniman, ini mengaku sangat kecewa dengan pelayanan publik yang diberikan Pemkot di Mall Pelayanan Publik karena sering padam sehingga pelayanan terganggu.
"Ketika padam, semua pelayanan terhenti. Ini gara-gara Pemkot tidak menyediakan genset untuk mengantisipasi ketika padam. Sudah berulang-ulang saya menegur dinas terkait. Tapi, selalu tidak didengar," ujar Heri Poniman.
Anggota yang dikenal vokal dan beberapa kali memberikan masukan ke Pemkot ini menjelaskan jika Pemkot melalui dinas terkait sigap dengan tidak adanya genset di Kantor Mall Pelayanan.
Lebih jauh, menurut Heri Poniman menjelaskan ketika ada pemadaman dari PLN. Jelas, semua pelayanan terhenti. "Seperti kemarin, ketika PLN padam listrik. Pelayanan juga dihentikan," terangnya.
Bahkan, akibat terjadinya pemadaman listrik itu, masyarakat yang melakukan pengurusan izin harus menunggunya berjam-jam. "Nah, kejadian seperti ini tentu merugikan masyarakat. Makanya saya minta agar MPP ini diberi mesin genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik," katanya.
Menurut Heri Poniman, sejak gedung MPP dilakukan perbaikan, pelayanan satu atap kemudian pindah sementara menempati gedung GOR Ahmad Yani, di Jalan dr Sutomo.
"Meskipun itu hanya sementara, tetapi ketersediaan mesin genset itu sangat penting. Karena mesin genset ini sangat krusial," katanya.
Bagian Analisis dan Kebijakan MPP Kota Probolinggo, Arik, mengatakan, terjadinya pemadaman listrik, memang mengganggu terhadap pelayanan di MPP. "Mesin Genset punya, tetapi kondisinya sudah rusak sehingga tidak berfungsi saat terjadi pemadaman," akunya.
Untuk melakukan perbaikan terhadap mesin genset tersebut, pihaknya masih menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada tahun ini. (ndi/diy)