Dorong Frontage Road segera Rampung
Proyek frontage road (FR) Sidoarjo diharapkan segera rampung. Sebab FR sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di jalan mulai dari Waru hingga Buduran. Namun, pembangunan FR mengalami kendala.
risky
Jul 2, 2020 07:11
0
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Proyek frontage road (FR) Sidoarjo diharapkan segera rampung. Sebab FR sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di jalan mulai dari Waru hingga Buduran. Namun, pembangunan FR mengalami kendala.
Mulai dari pembebasan lahan serta proses hibah yang belum kelar. “Harus ada skala prioritas dan target FR harus segera dirampungkan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Achmad Amir Aslichin, Kamis (2/7).
Berdasarkan data kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) Sidoarjo, total kebutuhan lahan FR mencapai 262 bidang. Pada 2019, berhasil dibebaskan 180 bidang. Jadi kurang 82 bidang tanah lagi.
Lokasi 82 bidang itu tersebar di delapan desa. Mulai Kedungrejo, Waru, Sawotratap, hingga Gedangan. Kemudian, Sruni, Tebel, Banjarkemantren, sampai Buduran. Sebanyak 30 pemilik lahan siap menyerahkan lahannya ke pemkab.
Namun, kata pria yang karib dipanggil Mas Iin ini, ada sejumlah penghambat untuk menyelesaikan FR sepanjang 9,2 kilometer itu. Hambatan disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya, pemilik lahan tidak menerima hasil appraisal. Kedua, pemilik lahan tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan.
Ketiga, aset tanah masih diagunkan ke bank. Keempat, ada sengketa ahli waris. “Sejumlah persoalan itu harus ada titik terang agar tidak jadi ganjalan,” terang lulusan Bachelor of Planning and Design The University of Melbourne, Australia itu.
Mantan ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo dua periode ini mengatakan, penyelesaian FR harus cepat. FR sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan dari Waru hingga Buduran. “Kami minta BPN juga ikut membantu memproses masalah pembebasan lahan dengan cepat,” harapnya.
Mas Iin ini menyebut jika konsinyasi menjadi salah satu jalan agar pembebasan lahan bisa segera dilakukan. Selain itu, masalah hibah tanah dan bangunan juga harus diselesaikan dengan cepat. “Pembebasan lahan harus tuntas secepatnya,” pinta Mas Iin.(sta/rd)
