DPRD Gresik Minta Tahun 2023 OPD Teknis Percepat Lelang Pengadaan Barang
Di antara OPD yang dihearing kata ia, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda).
nur syaifudin
Mar 13, 2023 10:30
0
Gresik, HB.net - Komisi III DPRD Gresik telah memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra untuk hearing (dengar pendapat). Salah satu agendanya adalah, minta penjelasan progres kegiatan tahun 2023. Ternasuk, kondisi anggaran di masing-masing OPD mitra pasca adanya pengurangan belanja mulai 25-30 persen.
"Dari sejumlah OPD yang telah kami undang, kami tanyakan progres kegiatannya. juga kami tanya anggaran pos apa saja yang dikurangi pasca adanya kebijakan pengurangan belanja hingga maksimal 30 persen," ucap Abdullah Hamdi kepada HARIAN BANGSA, Senin (13/3/2023).
Di antara OPD yang dihearing kata ia, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda).
Dikatakan dia, saat hearing dengan DPUTR, didapatkan penjelasan ada anggaran untuk makan minum di OPD itu yang terkena pengurangan.
"Di DPUTR ada pengurangan anggaran Rp 9-12 miliar," terang Anggota Fraksi PKB DPRD Gresik ini.
Ia menjelaskan, dalam hearing tersebut diketahui bahwa, DPUTR hingga bulan Maret telah mengajukan 32 paket lelang ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Peket yang dilelang antara lain, pengerjaan Jalan Metatu-Cerme Rp 7 miliar, dan pengertian Jalan Betoyo-Pedagangan senilai Rp 19 miliar.
"Kita minta agar paket lelang bisa dilakukan lelang di Bagian Pengadaan lebih awal. Sehingga, pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat," terangnya.
Hearing itu, juga ditanyakan soal perbaikan Islamic Center, di Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang. Tahun ini dialokasikan anggaran Rp 11 miliar.
"Anggaran itu selain untuk meneruskan bangunan Islamic Center baru, juga untuk meneruskan bangunan yang telah ada," bebernya.
"Juga ditanyakan progres rencana pembangunan RS Sehati dan RSUD Ibnu Sina. Saat ini dalam tahap lelang konsultan," imbuhnya.
Lebih jauh Abdullah Hamdi menyatakan, hearing itu juga meminta penjelasan kepada Kepala Dishub, Tarso Sagito soal parkir khusus truk di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu.
"Parkir khusus truk di Desa Ngawean jalan terus," tegasnya.
Ditambahkan ia, di Dishub juga ditanyakan soal kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU).
"Untuk PJU, di Dishub ada anggaran pemeliharaan cukup besar. Padahal yang kami harapkan pembuatan PJU di titik-titik baru, sehingga jalan-jalan yang minim penerangan terus bisa diminimalisir," jelasnya.
Abdullah Hamdi menyatakan, dalam hearing itu juga kembali ditanyakan soal piutang pembayaran proyek tahun 2022 sebesar Rp 12,5 miliar.
Untuk piutang proyek yang sudah tuntas pekerjaan di tahun 2022 Rp 6,2 miliar, sementara proyek yang belum rampung dikerjakan ada addendum (perpanjangan) hingga tahun 2023, Rp 6,3 miliar.
"Total ada 10 paket pekerjaan di tahun 2022 yang belum terbayar (terhutang)," katanya.
Ia menyatakan, dari hearing dengan DPUTR itu diketahui, pembayaran piutang proyek Rp 12,5 miliar masih menunggu telaah Bagian Hukum untuk pergeseran perubahan nomenklatur APBD 2023.
Komisi III DPRD Gresik saat hearing dengan sejumlah OPD mitra. FOTO: SYUHUD/HB
"Dari hasil penjelasan DPUTR tinggal tunggu teken Kabag Hukum. Kemudian dicairkan (dibayarkan) piutang itu pada bulan Maret ini," pungkasnya. (hud/ns)
