DPRD Jamin Kourum pada Pembahasa APBD 2023
Pasalnya, kejadian pada paripurna Perda LPP APBD Kabupaten Jember, forum dinyatakan tidak kuorum karena ketidakhadiran anggota DPRD. Sehingga perda tersebut tak kunjung disahkan, karena dalam pengesahannya, memang harus ditandatangani oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Jember, HB.net - Berbeda dengan kejadian pada paripurna tentang Peraturan Daerah (Perda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat jamin akan kuorum.
Pasalnya, kejadian pada paripurna Perda LPP APBD Kabupaten Jember, forum dinyatakan tidak kuorum karena ketidakhadiran anggota DPRD. Sehingga perda tersebut tak kunjung disahkan, karena dalam pengesahannya, memang harus ditandatangani oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menegaskan dan memberikan jaminan kuorum atas anggota DPRD, pada agenda pembahasan APBD tahun anggaran 2023 mendatang.
"Yang bisa kami lakukan adalah rapat dan berkomunikasi dengan ketua-ketua fraksi. Insya Allah saya optimistis kuorum. Kami akan berkomunikasi dulu dengan ketua-ketua fraksi soal betapa urgennya APBD ini bagi 2,6 juta warga Jember. Ada sanksi kalau APBD (gagal disahkan), hak keuangan selama enam bulan disetop semua," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung soal turunnya besaran APBD di tahun anggaran mendatang. Penurunan tersebut dari angka Rp 4,4 trilIun menjadi Rp 4,007 trilIun. Ini hal yang realistis, ia menilai bahwa memang angka tersebut sesuai dengan kemampuan serap anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
"Kalau kami memandang Rp 4 triliun itu malah lebih realistis. Menurun memang, tapi lebih realistis. Saya yakin SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) tidak terlalu besar, karena serapannya memang di level 3,7 – 3,8 triliun rupiah tiap tahun. Tapi untuk substansinya, tentu akan kami bawa di rapat Badan Anggaran untuk dibedah di sana," tuturnya.
Hal itu ia ungkapkan sebab Bupati Jember, pernah menyebut untuk tahun anggaran berikutnya, Pemkab akan melanjutkan pekerjaan pada 2021 dan 2022, yakni prioritas pada pembangunan infrastruktur jalan. Sehingga Itqon dapat menakar kemampuan atau daya serap Pemkab ke depan. (yud/bil/diy)