DPRD Jatim Kritisi Program Pemulihan Ekonomi Kerakyatan dan Penurunan Kemiskinan

Surabaya, HB.net - Sejumlah Fraksi di DPRD Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan dalam rapat paripurna pada 1 April 2024. Fraksi-Fraksi tersebut memberi sejumlah catatan terkait LKPJ Gubernur Jatim TA 2023. Diantaranya yang dikritisi adalah program pemulihan ekonomi kerakyatan.

Agatha Retnosari juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi mengenai investasi pada LKPJ 2023 yang dinilai tidak mencerminkan upaya pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Hal itu

"Kami berpandangan bahwa lampiran investasi tidak mencerminkan upaya pembangunan yang telah dinarasikan dalam LKPJ. Fraksi PDI Perjuangan melihat tidak adanya pemulihan ekonomi kerakyatan dan tidak mengindikasikan keberpihakan pada implementasi prioritas pembangunan," kata Agatha Retnosari.

Agatha mengungkapkan terjadi penurunan serapan tenaga kerja di sektor perdagangan dari 20,08% pada tahun 2022 menjadi 19,10% di tahun 2023 lalu, angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,98%.

Ia menambahkan, serapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata juga turun padahal sektor pariwisata menjadi andalan begitu pula agro. Dalam LKPJ ini tidak dijelaskan soal relasi komprehensif antara Investasi dengan serapan tenaga kerja melalui pembanding antara tenaga kerja yang telah ada dan tenaga kerja yang baru terserap, ini harus jadi perhatian Gubernur.

Selanjutnya, Agatha mengingatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi perhatian serius bagi Pemprov, Fraksi PDIP menilai  BUMD seperti Bank Jatim masih belum optimal dengan ketersediaan dana yang ada.

"Dari catatan kinerja dalam LKPJ 2023, hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Jatim masih konservatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim, terutama penyaluran kredit, sehingga kita mendorong Pemprov melakukan langkah strategis" tutur Agatha.

Fraksi PDIP juga mencermati aspek lain, khususnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks theil, persentase penduduk miskin, indeks gini, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks reformasi birokrasi, indeks Kesalehan sosial, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks risiko bencana.

"IKU ini terdiri dari beberapa indikator yang menjadi penilai pencapaian kinerja dari Pemprov. Kita tekankan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan amanat UU di bidang pengawasan jalannya roda pemerintahan Jatim agar dapat terlaksana dengan baik," terangnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS, PBB dan Hanura DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengatakan persoalan yang tidak pernah selesai adalah urusan kesejahteraan. Tentu tujuannya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mathur mengungkapkan kepemimpinan Khofifah-Emil yang telah dikritik karena angka kemiskinan naik selama masa jabatannya, didesak untuk membandingkan pencapaian penurunan kemiskinan dengan periode sebelumnya.

Ia menambahkan, meskipun program-program seperti Jalin Matra dan Jalin Kesra dilaksanakan selama era sebelumnya, kejelasan dan efektivitas program-program saat ini menjadi sorotan.

Juru Bicara Fraksi PKS, PBB dan Hanura, Mathur Husyairi menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna LKPJ Gubernur Jatim TA 2023. foto : humas setwan jatim.

"APBD di era Pakde Karwo hampir tiap tahun program pengentasan kemiskinan ada. Mulai dari Jalin Matra, Jalin Kesra. Di masa Bu Khofifah hanya punya Jatim Sejahtera," jelasnya.

Ia menyoroti transparansi dalam data dan penggunaannya juga menjadi masalah. Menurut Mathur, dengan banyak pihak merasa tertutup dan tidak diberikan akses untuk menggali lebih dalam. Pihak-pihak terkait, termasuk DPRD, menuntut kejelasan dalam perencanaan program dan pelaksanaannya.

"Data-data ini terkesan tertutup. Tidak boleh digunakan pihak lain. Apakah DPRD ini pihak lain. Kita ini kan pemerintah daerah," tandas Mathur.

Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengaku akan menggelar rapat untuk menyiapkan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Jatim. Pihaknya akan meyakinkan

"Kami akan rapatkan untuk menjawab pandangan umum fraksi-fraksi. Kami akan meyakinkan DPRD Jatim bahwa kinerja pemprov betul-betul memang valid," pungkas Adhy Karyono. (mdr/ns)