DPRD Jatim Menerima LKPJ Gubernur TA 2020

Surabaya, HB.net - Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran  2020 diterima secara aklamasi oleh seluruh Fraksi DPRD Jatim. Untuk menyepakati dan menerima rekomendasi atas LKPJ tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua DPRD Jatim Kusnadi menandatangani penyerahan rekomendasi tersebut di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (3/5/2021).

Penandatanganan dan penyerahan rekomendasi atas LKPJ tersebut disaksikan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak.

Menurut Gubernur Khofifah, proses penyerahan rekomendasi tersebut merupakan proses yang dilakukan secara produktif oleh DPRD Jatim melalui Pansus (Panitia Khusus) LKPJ 2020.

Khofifah pun mengapresiasi DPRD Jatim atas diterimanya LKPJ Gubernur Jatim TA 2020 dengan memberikan beberapa catatan. Selanjutnya, hasil rekomendasi tersebut akan digunakan untuk peningkatan kinerja Pemprov Jatim dikemudian hari.

"Ini menjadi masukan serius yang diikhtiarkan untuk peningkatan kerja dan kinerja  di semua lini di Pemprov Jatim,"jelas Khofifah.

Dari rekomendasi yang diberikan 9 fraksi DPRD Jatim, akan menjadi perhatiannya untuk difokuskan pada perbaikan kinerja Pemprov Jatim kedepan. Salah satu rekomendasi yang diberikan yakni soal penanganan Covid-19, khususnya terkait kesehatan dan dampak sosial.

"Itu yang akan menjadi catatan-catatan untuk langkah ke depan. Tadi disebutkan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi DPRD," ujar mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Sebelumnya, pemaparan LKPJ TA 2020 disampaikan beberapa capaian yang berhasil melebihi target di tengah pandemi Covid-19. Capaian itu diantaranya tingkat ketercapaian indikator kegiatan mencapai 91,99 %. Dimana, dari total 2.922 indikator kegiatan, sebanyak 2.722 target dapat dicapai Pemprov Jatim.

Bahkan, capaian tersebut melebihi capaian 2019 yang berada di angka 79,45 %. Capaian tersebut juga diimbangi dengan capaian investasi yang tumbuh dikisaran 33,8 %.

Dengan capaian tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan, tumbuhnya investasi tersebut diharapkan pada saatnya  dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Sehingga, angka pengangguran yang bertambah di tahun kemarin dapat terserap dengan maksimal.

"Dan ujungnya,  harapan kita kesejahteraan masyarakat akan meningkat," jelasnya.

Selain itu, Khofifah juga memaparkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya IPM Jatim 2020 sebesar 0,21 poin jika dibandingkan 2019. Angka tersebut merupakan peningkatan tertinggi diantara provinsi lain di pulau Jawa.

Gubernur Khofifah menambahkan, jika laju perekonomian di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,39 %, namun angka tersebut masih cenderung baik dibandingkan dengan beberapa daerah di pulau Jawa. Bahkan PDRB Jatim mampu berkontribusi sebesar 24,80 % setelah DKI Jakarta dan berkontribusi terbesar kedua secara nasional setelah DKI Jakarta yaitu sebesar 14,57 % terhadap PDB Nasional.

Khofifah menjelaskan, target pendapatan asli daerah Pemprov Jatim pada PAPBD tahun 2020 sebesar Rp. 15,44 triliun. Dalam realisasinya, pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 17,95 triliun atau mencapai 116,2 %.

Sedangkan, belanja daerah yang telah direalisasikan sebesar Rp 32,28 triliun atau 93,41 % dari target belanja daerah sebesar Rp. 34,56 triliun. Sementara realisasi belanja tahun 2019 tercatat 89,38 %, tahun 2018 tercatat 92,23 % dan tahun 2017 tercatat 93,34 %.

"Dengan demikian capaian realisasi belanja tahun 2020 tercatat tertinggi sejak 2017," urainya.

 Suasana rapat paripurna pengesahan LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2020. foto : istimewa.

Sehingga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 telah mengakomodir tuntutan perkembangan kondisi terkini. Khususnya terkait dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020.

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan refocussing program di seluruh OPD sebesar Rp. 2,38 trilyun lebih. Anggaran tersebut berasal dari efisiensi belanja daerah OPD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1,21 triliun lebih dan sisa alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 90,26 Milyar lebih.

"Hasil refocussing tersebut dialokasikan pada belanja untuk tenaga kesehatan sebesar Rp. 11 milyar, belanja barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 128,52 Milyar lebih, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 108,18 milyar lebih dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 1,31 triliun lebih," urai Khofifah.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk, Social Safety Net sebesar Rp. 995,04 Milyar berasal dari bantuan tidak terduka (BTT) sebesar Rp. 565,66 Milyar lebih, penyediaan bantuan sosial sebesar Rp. 108,18 Milyar lebih dan sisanya berasal dari refocussing dan realokasi dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sosial kemasyarakatan.

Gubernur Khofifah pun memaparkan, angka produksi padi di Jatim menurut BPS meningkat dan menduduki posisi pertama di Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus mendorong Bulog untuk menyerap gabah dan beras semaksimal mungkin.

Berdasarkan data BPS Jatim yang dirilis Maret 2021, tercatat produksi padi pada 2020 mencapai 9.944.538 ton Gabah Kering Giling (GKG). Kondisi tersebut naik 363.6000 ton atau 3,97 % dari tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, Jatim menjadi penyumbang 18,2 % produksi padi nasional sekaligus tertinggi di Indonesia.

"Substansi dari LKPJ TA 2020 menjadi penting, karena nantinya akan digunakan untuk mengukur capaian dalam implementasi RKPD 2020, yang merupakan penjabaran tahun kedua pada RPJMD 2019-2024," jelasnya.

Juru Bicara Fraksi Nasdem, Mirza Ananta di rapat sidang paripurna LKPj Gubernur Jatim mengatakan fraksi Nasdem DPRD Jatim dapat menerima dan menyetujui LKPj Gubernur Jatim 2020. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Lebih lanjut, adapun catatan pertama yaitu soal penataan dan optimalisasi aset seperti rekomendasi dari Pansus LKPj. Dimana soal aset ini pihaknya meminta pemprov Jatim perlu menyelamatkan dan mengoptimalikan lagi aset pemprov tersebut. Artinya aset pemprov ini segera dilakukan sertifikat oleh pemprov, mengingat saat ini ada upaya berbagai pihak untuk mencoba mengotak-atik kepemilikan pemprov oleh pihak swasta. Contohnya di kabupaten Malang.

Sementara itu, optimalisasi ini dimaksud ada dua aspek penting perlu diperhatikan, yakni pengayaan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan daerah dari aset tersebut. Contohnya kadang peternakan sapi perah di Batu bisa ditingkatkan kemanfaatnya sekaligus. Yaitu fungsi pelayanan kepada masyarakat bisa dikembangkan untuk wisata edukasi. Sehingga bisa meningkatkan penerimaan dari aset tersebut.

Yang kedua yaitu perbaikan pengelolaan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) ini. Pihaknya ingin BUMD ini minta agar terus meningkatkan pemasukan atau penyumbang PAD bagi APBD Jatim.

Bahkan kalau perlu BUMD ini punya peran percepatan pembangunan ekonomi di Jatim. Namun apabila BUMD ini tidak bisa meningkatkan sektor PAD APBD dan membebani keuangan daerah lebih baik dilebur saja jadi satu.

Ketiga yaitu, pihaknya meminta kepada Gubernur Jatim dan OPD agar terus menjaga optimisme masyarakat Jatim ditengah Pandemi yang masih terus berlangsung ini yang menyerang seluruh aspek kehidupan.

“Kami harap pemprov terus memberikan bantalan sosial atau bantuan kepada pelaku UMKM, nelayan dan Petani agar mereka bisa bertahan ditengah pandemi covid 19 ini, “pintanya Mirza politisi asal Ponorogo ini. (mdr/ns)