DPRD Probolinggo Gelar Sidang Paripurna
Abdul Mujib mengatakan, paripurna kali ini merupakan agenda penting dan wajib dilakukan DPRD dalam penyampaian atas Laporan Tim Banggar DPRD menyikapi LKPJ Wali kota tahun 2022.
Diyah nisa
Mar 19, 2023 06:25
0
Probolinggo, HB.net - Untuk menyampaikan Laporan Hasil Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali kota Tahun 2022. DPRD Kota Probolinggo kembali menggelar Sidang Paripurna, Sabtu (16/03/2023).
Ketua DPRD, Abdul Mujib memimpin siding, didampingi dua pimpinan lainnya yakni Haris Nasution dan Fernanda Zulkarnaen. Hadir Wali kota Probolinggo, Habib Hadi dan seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkot setempat.
Abdul Mujib mengatakan, paripurna kali ini merupakan agenda penting dan wajib dilakukan DPRD dalam penyampaian atas Laporan Tim Banggar DPRD menyikapi LKPJ Wali kota tahun 2022. "Agenda ini merupakan kewajiban DPRD untuk menyampaikan seluruh rekomendasi tim banggar dan ketua fraksi menyikapi atas LKPJ Walikota," ujarnya.
Jubir DPRD, Tri Atmojo Adip Susilo, menyampaikan laporan rekomendasi DPRD. Dalam pemaparannya, ada 9 item rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali kota. Pertama soal tak terlaksanaanya program Wali kota atas seragam gratis bagi siswa sekolah pada pos Dinas Pendidikan.
"Ke dua pada Dinas Kesehatan terkait pemanfaatan pada pengadaan 29 ambulan harus betul-betul dilakukan serta alat pada RSUD Ar-Rozy masih ada digudang dan penurunan prevalensi kurang yang hanya mencapai 173 anak. Serta pada DPUPR, banyak proyek lelang yang tak dikerjakan serta target perencanaan PAD kurang maksimal," ujarnya.
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurangnya pencapaian pengentasan kemiskinan 100 persen dan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian banyak petani yang sulit dapat solar subsidi, pengalihan lahan sawah yang menyusut 200-400 hektar menjadi lahan kering.
"Pada Dinas Perhubungan terkait penggunaan gedung KIR yang kurang optimal dan Pada Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga yang dianggarkan untuk wisata cukup minim serta pada KONI ada transfer dana Rp Hibah 6 miliar agar difokuskan pada seluruh cabang olahraga dan berbanding luruh dengan capaian prestasi," tegasnya.
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar OPD bernama BPKSDM agar meningkatkan kinerjanya. Dimana, masih banyak kekosongan pejabat dilingkungan Pemkot setempat.
"Pada BPKSDM masih banyak kekosongan jabatan dinilai kinerja dinas tersebut tidak serius dan juga anggaran kepariwisataan yang cukup minim. Tahun 2023 agar Pemkot memaksimalkan anggaran kepariwisataan agar dapat merevitalisasi tempat wisata," tegasnya. (ndi/diy)
