DPRD Sidoarjo Pelototi Kinerja OPD
Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penyerapan anggaran pada APBD 2019.
risky
Jul 14, 2020 05:18
0
Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penyerapan anggaran pada APBD 2019. Itu terungkap saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, Senin (13/7).
OPD yang mendapat sorotan dari fraksi DPRD Sidoarjo, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang memiliki Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) mencapai Rp 102 miliar. "Mengapa masih terjadi Silpa yang cukup besar. Padahal anggaran itu masuk dalam belanja sesuatu yang terukur dan jelas,” cetus juru bicara fraksi-fraksi, Yahlul Yussar.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, permasalahan Silpa tersebut selalu terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, dia yang juga wakil ketua Komisi D DPRD Sidoarjo menginginkan penjelasan resmi dari OPD terkait. Hal ini berkenaan dengan permasalahan Silpa yang cukup besar tersebut.
Selain menyoroti soal Dikbud yang memiliki Silpa cukup tinggi, kata Zahlul, fraksi-fraksi DPRD juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) membuat laporan tentang pendapatan BLUD dari puskesmas-puskesmas di Sidoarjo, yang nilainya mencapai Rp 58 miliar.
OPD lainnya yang mendapat sorotan, yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM-SDA) yang hanya bisa menyerap 56 persen dari total anggaran yang ada. Fraksi-fraksi meminta hal tersebut menjadi perhatian. “56 persen serapan itu, sehingga ada Silpa Rp 288 miliar,” cetus juru bicara Fraksi PKB Subandi.
Sementara itu, Wabup Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, Silpa di Dinas PUBM-SDA cukup tinggi karena anggarannya memang paling tinggi di antara OPD lainnya. Dia bakal menyampaikan permasalahannya kenapa ada Silpa yang cukup tinggi di rapat paripurna selanjutnya.
“Apa yang disampaikan dari fraksi-fraksi, mudah-mudahan apa yang telah dikritisi tadi bisa jadi bahan evaluasi kita. Nanti semua akan kita jawab pada rapat paripurna selanjutnya,” tandas Cak Nur, panggilan karib Nur Ahmad Syaifuddin usai menghadiri rapat paripurna soal Raperda Lpj APBD 2019. (sta/rd)
