DPRD Situbondo Gelar Paripurna Dana Cadangan Pilkada dan RAPBD 2023
Paripurna dihadiri Bupati, wakil Bupati dan Forum Pimpinan Dartsh (Forpimda), seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan anggota DPRD yang hadir berjumlah 36 orang. Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Edi Wahyudi.
nur syaifudin
Nov 22, 2022 11:07
0
Situbondo, HB.net - Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Situbondo menggelar Rapat Paripurna dua agenda bersaman yaitu pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, di Ruang Paripurna Lt. II Kantor DPRD, Senin 21/11/2022.
Paripurna dihadiri Bupati, wakil Bupati dan Forum Pimpinan Dartsh (Forpimda), seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan anggota DPRD yang hadir berjumlah 36 orang. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi.
“Rapat Paripurna tantang Dana Cadangan ini yang nilainya sebesar Rp 40 miliar adalah revisi dari perda sebelumnyam mengingat petunjuk Gubernur untuk mempatkan alokasi ini pada APBD induk 2023,” kata Edi.
Setelah paripurna pertama dilajutakan dengan rapat kedua yang membahas raperda APBD SItubondo tahun anggaran 2023.
Bupati Situbondo, Karna Suswandi dalam sambutan tertulisnya menyampaikan komitmen bersama agar tahapan penyusunan APBD dapat dipatuhi bersama, sehingga penetapan APBD bisa tepat waktu. Karna menyampaikan nahwa dalam upaya peningkatan kualitas penganggaran daerah perlu mendorong kinerja belanja daerah agar semakin efesien, fokus, sinergi dan berkesinambungan, dengan btetap memberikan keleluasaan sesuai dengan karakteristik daerah.
“Kebijakan penganggara APBD ini diarahkan kepada kesesuaikan dengan peraruran, capaikan pada standat pelayanan minimal dan berorientasi peningkatan kualitas,” jelas Bupati Karna.
Selanjutnya, Bupati Karna menjelaskan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada RAPBD 2023 yaitu pendapatan daerah berasal dari PAD Rp 1.735.092.887.259, pendapatan transfer Rp. 1.456.962.479.507 dan pendapatan lain-lain Rp 1.494.466.600. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja operasional Rp. 1.401.073.846.692, belanja modal Rp. 244.431.988.468, belanja tidak terduga Rp. 10.000.000.000 dan belanja transfer Rp. 244.957.403.722.
“Dalam RAPBD 2023 ini pendapat daerah sebesar Rp. 1.735.092.887.259, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp. 1.900.463.238.882 sehingga terjadi defisit sebesar Rp 165.370.351.516,” terang Karna.
Bupati juga menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya atau Sisa lebih perhitungan (Silpa) tanggaran tahun 2022 sebesar Rp 205.370.351.516.
“Silpa ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang tidak berjalan pada tahun sebelumnya, dan pembiayaan dana cadangan sebesar Rp 40 miliar,” kata Bupati.
Dalam sesi Pandangan Umum (PU) Fraksi. Fraksi-fraksi telah menympaikan pandapatya melalui juru bicara masing-masing. Fraksi partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyoroti soal pupuk gratis yang belum mampu menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk. Hal lain yang disoroti FPKB ialah DID (Dana Insentif Daerah ) yang sudah 2 tahun ini Situbondo tidak menerima DID tentunya kinerja pemerintah daerah ada penurunan. FPKB berharap Kebijakan anggaran tahun 2023 Pemerintah daerah melakukan intervensi anggaran yang mengarah pada kinerja pemerintah untuk meraih dana fiskal kembali seperti tahun 2019 lalu .
Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi.
Sedangkan pandangan umum tiga Fraksi (FPPP, FPDIP, FPD) menanyakan pendapatan APBD dua tahun belakangan hanya di angka Rp 1,7 triliun, fraksi manyakan kemungkinan potensi yang belum digarap dan kemungkinan menaikkan PAD. Hal lain yang disoroti ialah kekosongan beberapa OPD yang membuat kinerja eksekutif tidak bisa maksimal.
Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) menyoroti prioritas penggunaan anggaran terhadap penuntasan angka kemiskinan ekstrem dan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi mikro. Selain itu juga pembubaran 2 Perumda agar asset-asetnya bisa dioptimalakan untuk meningkatkan PAD.
Fraksi Partai Golkar, selain menyoroti masalh pupuk juga pelayanan pasien kasus HIV di Situbondo. Golkar minta penyuluhan dan pelayanan agar dimaksimalkan.
Bupati akan menjawab semua pertanyaan fraksi nantinya secara terulis. (sbi/ns)
