Emil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Surokim: DPP Tunjukkan Fatsun Politik Elegan
Surokim Abdus Salam, pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) mengatakan, DPP sudah memutuskan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Maka sudah semestinya keputusan ini dihormati dan diapresiasi.
Surabaya, HB.net - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY telah resmi menunjuk Emil Elestianto Dardak menjadi Ketua definitif untuk periode lima tahun mendatang. Penunjukkan Emil yang juga Wakil Gubernur Jatim ini dibenarkan Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron.
Surokim Abdus Salam, pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC) mengatakan, DPP sudah memutuskan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Maka sudah semestinya keputusan ini dihormati dan diapresiasi.
"Apalagi keduanya dipanggil bersamaan, menunjukkan tradisi fatsun politik yang elegan sesuai yg dikembangkan Partai Demokrat selama ini," tutur Surokim, Kamis (31/03/2022).
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura ini mengungkapkan, interplay DPP dalam kebijakan ini sangat tinggi. Karena itu, pihaknya bisa memahami konstelasi serta dinamika yang terjadi di Jatim membuat pertimbangan DPP juga kompleks dan rumit.
Mantan Komisioner KPI Daerah Jawa Timur ini menambahkan, keputusan ini tentu akan punya ekses dan tentu saja tidak akan mudah jika melihat kontelasi dukungan daerah selama ini. Namun, hal itu juga bisa memudahkan ketua terpilih untuk bisa memetakan dengan jelas dukungan daerah juga konsolidasi.
Surokim melanjutkan, keputusan ini tentu akan tetap punya efek plus minus bagi kepemimpinan mas emil ke depan. Namun, hal itu juga bs menjadi energi dan tantangan bagi mas emil utk bs segera konsolidasi dan rekonsiliasi.
"Saya pikir dari sisi kecakapan, kompetensi dan kapasitas mas emil cukup pantas memimpin DPD Partai Demokrat Jatim. Faktor politis dan dukungan arus bawah yang dirasa belum cukup kompetitif harus segera dikejar agar bisa menutup kelemahan diaspek politis," imbuhnya. (mdr/ns)