Gubernur Khofifah Blusukan di TPI Puger, Bantu Kampung Nelayan Jember
Guna menghindari tumpang tindih data, secara khusus dirinya meminta percepatan dan keseriusan dari Pemkab dalam melakukan verifikasi data para penerima bantuan.
Diyah nisa
Sep 19, 2022 07:44
0
Jember, HB.net - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Jember, Hendi Siswanto, blusukan ke kampung nelayan di kawasan TPI Puger Jember untuk menyalurkan program perlindungan sosial, Senin (19/09/2022).
Ada 50 orang nelayan di sekitaran TPI Puger yang menerima bantuan sosial senilai Rp 600.000 dari Gubernur Khofifah. Bantuan sosial tersebut disalurkan dalam dua tahap dengan besaran masing-masing tahap Rp 300.000 untuk dua bulan.
Gubernur Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim telah menganggarkan dana senilai Rp 257 miliar untuk bantuan sosial. Guna menghindari tumpang tindih data, secara khusus dirinya meminta percepatan dan keseriusan dari Pemkab dalam melakukan verifikasi data para penerima bantuan.
“Jadi kalau misalnya nanti Pak Bupati akan menyiapkan verifikasi data nelayan supaya tidak tumpang tindih datanya, maka itu akan sangat mempercepat proses penyaluran bansosnya," imbuhnya.
Bantuan sosial juga diserahkan untuk masyarakat terdampak di sektor transportasi. Bantalan sosial yang diberikan Pemprov Jatim berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100 persen bagi pengemudi angkot dan ojek online (ojol).
Selain bantuan sektor transportasi, turut diserahkan pula Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) secara simbolik. Sedangkan, di bidang kesehatan, turut disampaikan pula bantuan sosial Pencegahan Stunting kepada perwakilan 10 orang balita.
Melalui berbagai macam variasi bantalan sosial yang diberikan tersebut, Gubernur Khofifah berharap agar bantuan ini bisa memberikan efek pada pengendalian angka inflasi di daerah. Program-program yang diusung Pemkab dan pemkot juga diharapkan bisa berseiring dengan program dari pemerintah pusat. Sehingga semua lini bergerak bersama. Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
Nantinya jika program pemerintah pusat bisa turun lebih cepat, maka verifikasi di daerah juga bisa lebih cepat untuk menghindari double data. "Kita bisa melengkapi yang belum dapat. Baru kita bisa melengkapi dan melapisi dengan stimulan UMKM dari Pemprov kaitan dengan program perlindungan sosial," pungkasnya. (dev/diy)
