Inovasi Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur Diapresiasi Tim Penilai Uji Publik

Jakarta, HB.net - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (1/11/2022). Wagub Emil hadir selaku Pembina PPID Provinsi Jawa Timur didampingi Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono selaku Ketua PPID Provinsi Jawa Timur.

Dalam sesi Uji Publik, Emil menyampaikan paparan terkait inovasi dan startegi Pemprov Jawa Timur sebagai Badan Publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Mulai dari inovasi Satu Data Jawa Timur untuk mengintegrasikan data antar perangkat daerah dan pemkab atau pemkot di Jawa Timur.

"Data ini sangat penting. Melalui digitalisasi, maka bisa lebih mudah untuk mengintegrasikan data agar bisa menjadi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat," katanya.

Berbagai aplikasi dan saluran juga dibuat oleh Pemprov Jawa Timur. Seperti klinik hoaks, sub domain transparansi data melalui website jatimprov dan hingga layanan call center 1500117. Selain itu, penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media online dan media sosial yang dikelola Pemprov Jawa Timur.

Inovasi Komputer Berbicara juga dikembangkan PPID Provinsi Jawa Timur bagi penyandang disabilitas.

"Kami mengembangkan layanan informasi bagi kelompok disabilitas dengan membangun aplikasi braile. Kami siapkan perangkat dan SDM untuk melayani  sebagaimana amanah Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik," jelasnya.

Wagub Emil juga menyampaikan strategi IKI untuk penguatan sistem Keterbukaan Informasi Publik. IKI adalah akronim dari Inisiatif, Kolaboratif dan Inovasi yang dilakukan Pemprov Jatim dibawah komando Gubernur Khofifah. Menurutnya, IKI menjadi kunci dalam percepatan akses pelayanan informasi publik.

Wakil Gubernur berharap uji publik keterbukaan informasi badan publik yang diadakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI tidak sekadar menghadirkan keterbukaan semata, akan tetapi juga memberikan kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat.

"Jadi semangatnya ada dua, keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat. Tentu, keduanya mengikuti bimbingan dari KIP," kata Wagub Emil.

Disampaikan Wagub Emil, sejauh ini, Dinas Kominfo Jatim telah melakukan banyak pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Disebutkan, pembenahan yang dilakukan Kominfo, yakni melalui website Sisitem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO). Website ini, bertujuan memutahirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) seluruh informasi publik yang dikelola dan dimiliki badan publik.

“Aplikasi ini merekap daftar informasi publik yang tersedia sehingga masyarakat mudah mengakses dan mengunduh informasi yang terdapat pada website SIKIPO. Jadi masyarakat tidak perlu menerka-nerka atau menebak karena ada list-nya, lalu update dan mengetahui OPD mana yang mensuplai," tuturnya.

Selain itu ada aplikasi transparansi pengelolaan anggaran daerah. Menindaklanjuti instruksi Mendagri tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan instruksi presiden no 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemerintah Jawa Timur telah menyajikan dan mempublikasikan informasi transparansi pengelolaan daerah melalui website transparansi jatimprov.go.id.

Wagub Emil pun mengapresiasi kerja keras Kominfo yang telah memberikan banyak perubahan melalui sentuhan digitalisasi. Hal ini yang kemudian, membuat masyarakat mudah untuk mengakses data. "Termasuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Wagub Emil juga menyinggung ketiga panelis yang tidak sekadar memberikan masukan mengenai keterbukaan informasi publik, akan tapi juga mengajak pemerintah untuk melibatkan masyarakat serta mengukur dampaknya bagi masyarakat.

Uji Publik bagi Pemprov Jawa Timur digelar secara panel secara bersamaan dengan Provinsi Jambi, Riau, Maluku dan Kalimantan Selatan. Setiap provinsi mendapatkan waktu 10 menit paparan. Usai paparan juga digelar sesi tanya jawab secara langsung dengan tiga orang penguji, yakni Gede Narayana (Komisioner KI Pusat), Darwanto (CSO) dan

Prof. Ibnu Hamad (Akademisi Universitas Indonesia). Penguji atau juri menyampaikan pertanyaan selama lima menit dan setiap provinsi mendapat kesempatan menjawab maksimal 10 menit.

Darwanto, salah satu Tim Penilai mengapresiasi inovasi dari PPID Provinsi Jawa Timur yang dipaparkan Wagub Emil. "Jawa Timur ini layak menjadi percontohan bagi provinsi lain," jelasnya di hadapan empat peserta dari provinsi lain yang masuk dalam satu sesi panel paparan.

Komisioner KI Pusat, Gede Narayana juga menekankan bahwa presentasi Uji Publik bukan menjadi ajang kontestasi. Namun lebih pada saling melengkapi program yang sudah dijalankan tiap provinsi.

"Saya yakin Bapak-bapak adalah pejabat publik yang bisa membantu terwujudnya keterbukaan informasi publik. Bukan hanya mendapat pengahgaan dan dinyatakan sebagai Badan Publik yang Informatif. Tapi manfaatnya yang harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," pesannya.

Kepala Sekretariat CSO - Open Government Partnership (OGP) Indonesia Darwanto memberi apresiasi mengenai aplikasi komputer bicara yang dilakukan Provinsi Jatim. Baginya, inilah langkah konkret dan dampak positif yang diharapkan dari uji publik keterbukaan informasi, yakni memberi output sekaligus outcome bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

"Meskipun masih dibantu oleh petugas, setidaknya aplikasi ini langsung berdampak kepada penyandang disabilitas. Ke depan, saya berharap teman-teman disabilitas sudah bisa mengoperasikan sendiri," puji Darwanto.

"Semoga terobosan ini bisa dijadikan contoh atau pilot project bagi provinsi lainnya," tambahnya.

Terobosan yang dilakukan Pemprov Jatim melalui aplikasi komputer bicara juga direspon apik oleh Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar. Dirinya mengaku akan mencontoh aplikasi komputer bicara yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum Disabilitas.

"Aplikasi yang dibuat Jatim sangat bagus dan itu menjadi referensi buat Provinsi Riau. Insyallah akan kita jadikan percontohan bagi masyarakat di Riau," ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KIP Gede Narayana menambahkan, pertemuan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masing-masing provinsi mengenai keterbukaan informasi publik. Sebab, tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana manfaat Informasi yang sudah disampaikan para gubernur dan wakil gubernur bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Sejatinya, di situ letak esensinya bagaimana keterbukaan informasi bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tutupnya. (jtn/ns)