Jelang Pemilu, Kemenkum HAM Jatim Perbarui Data Parpol
aliditas data partai politik memegang peranan penting dalam keabsahan kepengurusan badan hukum partai politik (parpol).
risky
Apr 2, 2023 05:16
0
Sidoarjo, HARIANBANGSA.net - Validitas data partai politik memegang peranan penting dalam keabsahan kepengurusan badan hukum partai politik (parpol). Untuk memastikan hal tersebut, Kanwil Kemenkum HAM Jatim menggelar pembaruan data parpol.
“Data yang diperbarui meliputi alamat kantor dan kepengurusan parpol di tingkat provinsi, dalam hal ini Jawa Timur,” ujar Kakanwil Kemenkum HAM Jatim Imam Jauhari, Minggu (2/4).
Imam menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada, sebenarnya ada 76 parpol berbadan hukum di Jatim. Sebagai langkah awal, lanjut Imam, pihaknya telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi yang berwenang dan berkepentingan tingkat provinsi.
“Kami sudah koordinasi dengan KPU dan Bakesbangpol, dari KPU hanya 28 parpol yang ada alamat dan SK kepengurusan yang jelas,” ujar Imam.
Kemenkum HAM Jatim pun sudah mengundang para pengurus 28 parpol tersebut untuk melakukan varifikasi administratif. Namun, pihaknya juga akan melakukan verifikasi faktual terkait keberadaan dan bangunan fisik kantor parpol.
“Rencananya pekan depan tim kami akan mengunjungi kantor-kantor partai politik tingkat provinsi, untuk mengetahui kebenaran data yang telah diberikan partai politik tersebut,” terang Imam.
Sementara itu, Kadiv Yankum HAM, Kemenkum HAM Jatim Subianta Mandala menyampaikan bahwa pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data alamat dan data kepengurusan parpol tingkat provinsi yang akurat, terkini, terpadu serta mudah diakses. Validitas data partai politik tersebut, lanjutnya, diperlukan Kemenkum HAM tidak hanya pada saat pengesahan pendiriannya saja namun masih ada momen penting lainnya.
“Yaitu pada saat perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik,” tuturnya.
Berdasarkan pasal 10 dan pasal 21 Permenkum HAM No. 34 Tahun 2017, Kemenkum HAM memeriksa atau memverifikasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan permohonan perubahan AD/ART atau perubahan kepengurusan parpol. T ermasuk daftar hadir peserta musyawarah nasional/ kongres/ muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD/ART parpol.
“Sehingga dengan demikian validitas data parpol memegang peranan sangat penting dalam keabsahan tersebut,” tutup Subianta.
Perlu diketahui bahwa UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan kewenangan kepada Kemenkum HAM untuk memberikan pengesahan terhadap permohonan pendirian badan hukum partai politik. (cat/rd)
