Khofifah Dorong Koperasi Lakukan Digitalisasi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi dan juga membangun koneksitas melalui pembangunan ekosistem usaha.
Surabaya, HARIAN BANGSA.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi dan juga membangun koneksitas melalui pembangunan ekosistem usaha. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional II (Rakernas II) Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) di Hotel Surabaya Suites, Rabu (6/10) malam.
Ia menegaskan, transformasi digital dalam koperasi adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Oleh sebab itu, segala giat koperasi berbasis manual harus beralih menuju digitalisasi system dalam semua lini.
"Transformasi digital tak bisa ditunda. Co Founder Alibaba Jack Ma memprediksi di tahun 2030 ekonomi dunia akan sangat banyak bergantung pada UMKM," ucap Khofifah.
Khofifah menjelaskan, 80 persen ekonomi dunia akan banyak ditentukan oleh pelaku UMKM. Jack Ma bilang tahun 2030 UMKM di dunia 99 persen will be online, 85 persen will be e-commerce.
Ia menegaskan, delapan tahun lagi bukanlah waktu yang panjang. Maka perlu persiapan ekosistem mulai dari sekarang. Antara lain koperasi perlu proses membangun perspektif sejak awal. Jika semula proses dalam berkolaborasi dilakukan secara manual, maka perlu mengaplikasikan transformasi digital ke dalam seluruh gerakan koperasi.
Maka, lanjutnya, semua yang dilakukan koperasi secara manual harus ditransformasikan menjadi digital. “Semua jajaran pimpinan Dekopin, dewan pakar, dewan pertimbangan, semua sudah sering berproses bagaimana digitalisasi sistem itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi bagaimana mengaplikasikan itu dalam seluruh gerakan koperasi ini di semua lini ini yang belum,” tandasnya.
Gubernur mencontohkan beberapa yang sudah dilakukan di Pemprov Jatim. Di antaranya adalah menyiapkan ekosistem ekonomi. Yang pertama adalah adalah rumah kurasi, yang merupakan pilot project rumah kurasi di Indonesia. Rumah kurasi ini dilakukan oleh Kantor Cabang BI di Jawa Timur karena sudah tuntasnya semua persiapannya pada Oktober tahun lalu. Rumah kurasi ini dinilai penting untuk mengkurasi produk-produk koperasi dan UMKM.
Selain itu, Kepala Disperindag Jatim juga sudah merefikasi 8 titik pondok kurasi dan itu hanya di Jatim. “Ini adalah salah satu dari bagian ekosistem yang kita siapkan. Kementerian perdagangan baru memiliki pilot project saniter untuk UKM juga hanya di Jatim, karena kita memang sedang menyiapkan ekosistemnya,” tegasnya Khofifah.
Kemudian, Kadin Jatim juga menjadi satu satunya Kadin di Indonesia yang Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP ini nantinya yang akan mensertifikasi asesor koperasi dan UMK untuk menjadi terstandarisasi.
“Ini saya sampaikan karena backbone ekonomi Jatim itu 57,25 persen dari koperasi dan UKM. Kalau kita membangun backbone ekonomi Jatim, maka ekosistem itu yang harus diprioritaskan,” sambungnya.
Khofifah juga mengatakan bahwa saat ini juga sedang memastikan komunal branding. Hal ini untuk melakukan kesamaan antara standarnya dengan quality control. Sebab jika standar dan quality control terkonfirmasi sementara kebtuhan pasar ekspornya tinggi maka kebutuhan tidak akan tersuplai.
“Di situlah pentingnya rumah kurasi, komunal branding, dan ekspor senter, termasuk standarisasi dari LSP. Standarisasi nanti pendampingan di koperasi karena koperasi memang harus disiapkan. Maka masing masing Kadin di provinsi yang ada disiapkan untuk untuk bisa melakukan mengomunikasikan dengan BNSP. Jadi ini proses yang harus kita lakukan dengan membangun koneksitas di antara kita semua,” ujarnya.(dev/rd)