Komisi C Dorong Kinerja BUMD Jatim Lebih Maksimal dan Profesional

Surabaya, HB.net - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebagai perusahaan plat merah diharapkan bisa memberi kontribusi bagi Pemprov Jawa Timur. Kontribusi tersebut diantaranya berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan ke kas daerah.

Pranaya Yudha Mahardhika, Anggota DPRD Jawa Timur mengatakan, untuk menilai kinerja dan efektifitas BUMD dibutuhkan sebuah kajian akademis mau pun kajian bisnis. Namun sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kajian dari Biro Perekonomian Pemprov Jatim.

"Kita tentu membutuhkan kajian untuk bisa mengambil keputusan apakah sebuah BUMD patut dipertahankan atau ditutup," kata politikus muda Partai Golkar yang akrab disapa Yudha itu, Kamis (27/7/2023).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengakui sejumlah BUMD kinerjanya belum memuaskan. Ia mencontohkan seperti Puspa Agro yang defisit Rp1,4 Miliar.

Namun tanpa adanya kajian dari Biro Perekonomian, pihaknya belum bisa memberi rekomendasi terkait keberlangsungan BUMD. Sebab, banyak variable yang harus dikalkulasi.

"Kalau evaluasi kita, BUMD yang tidak prospek, ya seharusnya ditutup agar tidak terus membebani APBD," ujar Yudha.

Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan IV yang meliputi Kabupaten Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi ini mencontohkan seperti PT Puspa Agro yang kinerjanya belum maksimal. Menurutnya, harus segera diambil kebijakan untuk menentukan keberlangsungan BUMD tersebut.

Menurutnya, lebih efektif bila Puspa Agro dipisah dari PT Jatim Graha Utama (JGU) sebagai BUMD induk. Dengan begitu, tidak membebani JGU. Langkah itu lebih bijak dibandingkan penutupan operasional.

"Ada tahapan-tahapan yang bisa dijalani, sebelum sampai tahap penutupan. Saya kira penutupan BUMD langkah terakhir. Beberapa BUMD juga sudah ada yang ditutup," imbuhnya.

Abdul Halim, Ketua Komisi C DPRD Jatim menjelaskan pihaknya berharap kinerja BUMD berjalan baik, sehingga bisa menyumbang PAD bagi pemprov. Karena itu, dibutuhkan pimpinan yang definitif. Bukan lagi hanya pelaksana tugas (Plt).

Karena itu, Halim mendukung adanya rekrutmen Direktur Utama (Dirut) PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Sebab selama ini pasca wafatnya Gus Wahid, PJU tidak lagi memiliki Dirut definitif.

Politikus Partai Gerindra ini mengaku bersyukur bila akhirnya PT PJU memiliki Dirut yang definitif lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dengan adanya Dirut definitif kinerja perusahaan akan lebih maksimal.

"Dengan Dirut yang definitif, maka diharapkan kinerja BUMD lebih maksimal, sehingga bisa memberi kontribusi PAD yang maksimal pula," tutur Halim.

Pranaya Yudha Mahardhika anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur. foto : istimewa

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan XIV yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep ini mengakui harapan kontribusi dari PJU sangat diharapkan.

Sebab, lanjut Halim, setelah PT Bank Pembangunan Daerah atau Bank Jatim,  BUMD terbesar yang memberi kontribusi PAD adalah PT PJU. Karena itu, PJU harus didukung untuk bisa bekerja maksimal.

"Setelah Bank Jatim, PJU adalah BUMD dengan kontribusi terbesar. Karena itu, kami mendukung kinerja BUMD yang lebih maksimal, karena itu harus ada Direksi yang solid dan profesional," tandas kader Ansor Jatim tersebut. (mdr/ns)