Komisi IV DPRD Banyuwangi Masih Soroti Rendahnya Kualitas Proyek Pembangunan Infrastruktur
Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, H.Khusnan Abadi mengatakan, secara garis besar capaian kinerja DPU Cipta Karya PP, DPU Pengairan serta Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja menunjukkan angka prosentase yang cukup memuaskan, demikian juga dengan serapan anggarannya.
Diyah nisa
Apr 5, 2023 06:38
0
Banyuwangi, HB.net - Pembahasan 2022, Komisi IV DPRD Banyuwangi kembali soroti rendahnya kualitas proyek pembangunan infrastruktur jalan. Rendahnya kualitas proyek infrastruktur jalan selama ini disebabkan kurangnya pengawasan dari Dinas terkait.
Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, H.Khusnan Abadi mengatakan, secara garis besar capaian kinerja DPU Cipta Karya PP, DPU Pengairan serta Dinas Pendidikan sebagai mitra kerja menunjukkan angka prosentase yang cukup memuaskan, demikian juga dengan serapan anggarannya.
Namun, berdasarkan peringatan yang diminta di lapangan masih belum memuaskan sehingga masih banyak yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.
“Dalam rapat kerja kita minta DPU Cipta Karya maupun DPU Pengairan untuk lebih ketat pengawasan pekerjaan rekanan, seperti halnya melakukan proyek infrastruktur irigasi, jalan maupun lainnya yang masih berkualitas rendah sehingga sering menjadi keluhan masyarakat ,” ujar Khusnan saat dikonfirmasi, Senin (03/ 04/2023).
Menurutnya, ada beberapa proyek yang baru diserahkan bahkan administrasi penyerahannya belum diserahkan oleh pihak rekanan kepada Dinas terkait, hasilnya sudah rusak sehingga usia atau mutu proyek tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.
Selain terkait dengan kualitas proyek, Komisi IV juga menampilkan kinerja Satgas jalan berlubang yang terkesan hanya berdasarkan pesanan bukan berdasarkan kriteria kebutuhan sehingga ada beberapa wilayah yang jalannya rusak dibiarkan cukup lama.
“Ada beberapa wilayah kemudi yang rusak dibiarkan cukup lama karena tidak ada pesan atau pesan yang tidak berpengaruh, tetapi jika pesan orang yang memiliki kemampuan atau kekuatan baru dikerjakan sehingga tidak adil dan merata padahal anggarannya besar,” ungkapnya.
Khusnan menambahkan, untuk DPU Pengairan, selain memperbaiki kualitas infrastruktur infrastruktur, Komisi IV juga meminta untuk memprioritaskan penanganan banjir perkotaan salah satunya melakukan pengerukan atau melakukan penataan kembali gorong-gorong penampung air hujan.
“Kita minta di perubahan anggaran atau APBD tahun 2024 nanti, ada prioritas anggaran yang diisolasi untuk penanganan banjir khususnya di wilayah kota ,” simpulnya. (guh/diy)
