KPU Jatim Sampaikan Roadmap Persiapan Pemilu kepada Wantimpres

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo melakukan kunjungan kerja ke KPU Jatim, Selasa (30/1).

KPU Jatim Sampaikan Roadmap Persiapan Pemilu kepada Wantimpres
Anggota Wantimpres Soekarwo melakukan kunjungan kerja ke KPU Jatim.

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo melakukan kunjungan kerja ke KPU Jatim, Selasa (30/1). Rombongan diterima langsung oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam, bersama anggota Gogot Cahyo Baskoro, Miftahur Rozaq, Insan Qoriawan, dan Nurul Amalia, serta Sekretaris Nanik Karsini di Aula Kantor KPU Jatim, Jalan Raya Tenggilis 1-3 Surabaya.

Dalam kunjungannya tersebut, Soekarwo menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan second opinion kepada Presiden Joko Widodo. Yang dalam hal ini terkait dengan data primer dan sekunder yang penting dalam manajemen pemilu.

“KPU di jatim sudah digambarkan sangat kuat dan dianggap sebagai battle corp dalam melaksanakan pemilu, sehingga banyak pelajaran dari Jawa Timur ini,” kata pria yang sering disapa Pakde Karwo tersebut.

Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, ia menyampaikan perlu mendapatkan bebera informasi. Di antaranya, yang disebutkan Pakde Karwo meliputi pandangan KPU terkait anggaran dan logistik, pengaruh cuaca terhadap pendistribusian logistik, pengelolaan cadangan logistik tak terpakai, peningkatan parmas, pandangan terkait kualitas dan efektifitas pengawasan.

Kemudian, bentuk perlindungan kepada KPPS, mekanisme pengiriman dan pelaporan plano di TPS, penggunaan teknologi informasi, kelemahan sistem Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam pemilu, serta bentuk koordinasi dengan pemerintah dan aparat keamanan.

Menanggapi hal tersebut, Choirul Anam menyampaikan roadmap persiapan KPU Jatim dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024.  “Pertama soal anggaran, untuk Pemilu 2024 tidak ada masalah. Bahkan untuk persiapan pemliihan gubernur dan wakil gubernur, KPU Jawa Timur sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada November 2023 sejumlah Rp 845 milliar,” terang Anam.

Ia melanjutkan, terkait data pemilih, bahwa Jawa Timur mempunyai data pemilih terbesar kedua secara nasional, yaitu 31.402.838 jiwa.  Sementara proses pemutakhiran data pemilih, Anam mengaku pihaknya juga melakukan pemetaan terhadap kategori pemilih disabilitas. “Hal ini dimaksudkan agar kawan-kawan KPPS lebih siap melakukan fasilitasi,” ujarnya.

Selain akses difabel, KPU Jatim juga telah melakukan restrukturisasi TPS, hingga saat ini berjumlah 120.666. Ada pula TPS di lokasi khusus sejumlah 416.  Selanjutnya, berkaitan dengan logistik, Anam menyampaikan pengelolaan logistik di Jawa Timur sudah cukup baik.

“Contoh surat suara sejak tanggal 15 Januari kemarin sudah clear, tinggal pemenuhan yang rusak. Tanggal 20 Januari, kami juga sudah menyelesaikan sortir lipat. Dan target tanggal 31 semua logistik sudah di-packing, di-setting di kotak suara untuk didistribusikan di kecamatan. Mengingat, semua proses setting berada di kabupaten-kota,” papar mantan anggota KPU Surabaya tersebut.

Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada laporan gudang rusak di Jawa Timur. Ditarget, mulai 8 Februari, semua logistik sudah bergeser ke kecamatan. Kecuali, yang perlu mendapatkan perhatian khusus Kabupaten Sumenep karena kepulauan. 

“Sebagai mitigasi atas kejadian saat Pemilu 2019, seluruh calon anggota KPPS harus sehat, tidak mempunyai penyakit bawaan, terdaftar di jaminan sosial ketenagakerjaan, serta adanya uang santunan jika terjadi insiden. Selain itu, KPU juga mengantisipasi dengan memperhatikan usia 55 tahun bagi KPPS,” tegas Anam.(mdr/rd)