LPBH NU Jatim Perangi Mafia Tanah dan Judol

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU Jawa Timur periode 2024-2029 dibawah kepemimpin Sullamul Hadi langsung menggebrak dengan sejumlah program prioritas prorakyat. Satu di antaranya adalah komitmen LPBH NU Jatim untuk memerangi mafia tanah. Sebab, praktik mafia tanah sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

"Mayoritas korban mafia tanah itu adalah warga NU, karena itu kita mempunyai komitmen yang sama dengan Menteri ATR/Kepala BPN Gus Nusron Wahid memerangi mafia tanah. Kita akan bicarakan kemungkinan membuka posko pengaduan untuk korban mafia tanah," kata pria yang akrab disapa Gus Hadi itu, di kantor LPBH NU Jatim, Selasa (24/12) lalu.

Sekretaris LPBH NU Jatim Imam Bukhori menambahkan, pihaknya juga miliki concern terhadap masalah judi online (jodol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Ia menilai masalah judol dan pinjol ini sudah masuk kategori darurat.

Imam juga menyoroti masalah wakaf aset NU yang banyak belum tercatat secara hukum, sebab dilakukan secara lisan. Akibatnya, banyak aset NU lepas karena tidak punya kekuatan hukum.

Hal itu terjadi ketika pihak yang mewakafkan aset meninggal dunia, kemudian ada gugatan dari pihak ahli waris atau keluarga. "Kami siap melakukan penyuluhan dan pendampingan hukum terkait wakaf, agar wakaf dilakukan pencatatan hukum dan terinventarisir sebagai aset organisasi NU," ujar Imam.

Kepengurusan LPBH NU periode 2024-2029 diisi figur berkompeten di bidang hukum. Dijajaran penasihat ada Hadi Subhan, Makruf Syah, Sri Sugeng Pujiatmoko, Suprapto, dan Hufron.

Di jajaran pengurus harian, ada sosok Irjen (Purn)  Juansih sebagai bendahara. Aktivis hukum dan pegiat LSM Suryono Pane (wakil bendahara), aktifis '98 dan mantan ketua umum PMII Cabang Surabaya Aan Ainur Rofik (wakil bendahara), advokat senior Peradi Sugeng Heri Santoso. Serta sejumlah akademisi, advokat dan praktisi yang memiliki kompetensi hukum. (mdr/rd)