LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Jakarta, HARIANBANGSA.net - Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin (25/9) lalu, LPS telah melakukan evaluasi dan menetapkan tingkat bunga penjaminan (TBP) bagi simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR. Serta simpanan dalam bentuk valuta asing (valas) di bank umum.

LPS mempertahankan TBP simpanan rupiah di bank umum dan BPR masing-masing sebesar 4,25 persen pada bank umum dan 6,75 persen pada bank perekonomian rakyat (BPR). Untuk TBP simpanan valuta asing (valas) pada bank umum sebesar 2,25 persen. Selanjutnya TBP tersebut akan berlaku untuk periode untuk periode 1 Oktober  2023 sampai 31 Januari 2024.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, penetapan TBP simpanan didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya demi menjaga momentum pemulihan ekonomi dan mendukung kinerja intermediasi perbankan.

Kemudian, guna memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga simpanan. Serta upaya untuk terus menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, dari observasi dan evaluasi atas kinerja ekonomi dan perbankan menunjukkan beberapa hal. Di antaranya  proses pemulihan ekonomi global sepanjang tahun 2023 hingga tahun depan masih dibayangi beberapa risiko ketidakpastian. Yakni berlanjutnya tekanan inflasi global diikuti dengan kebijakan suku bunga bank sentral global yang juga cenderung dipertahankan tinggi.

“Namun di lain sisi, ekonomi domestik tetap tumbuh solid ditopang sisi konsumsi dan produksi yang tetap kuat. Hal ini tercermin antara lain dari, PMI manufaktur yang terus berada pada zona ekspansi,  inflasi yang terjaga di level yang terkendali, dan indeks kepercayaan konsumen dan penjualan ritel tumbuh positif,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di acara konferensi pers Penetapan TBP Periode September 2023, di Jakarta, Jumat (29/9).

Ia juga menyampaikan beberapa perkembangan positif terkini. Yaitu kinerja industri perbankan terjaga stabil dari sisi permodalan, likuiditas dan rentabilitas. Lalu, fungsi intermediasi menunjukkan pertumbuhan positif dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi dari penghimpunan dana.

Kinerja industri perbankan yang tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, likuiditas dan fungsi intermediasi, sebagaimana ditunjukkan dengan rasio permodalan (KPMM) industri yang terjaga di level 27,46 persen per Juli 2023. Sementara itu, likuiditas perbankan juga relatif tetap terjaga dengan rasio AL/DPK sebesar 26,49 persen per Agustus 2023.

Sementara itu, kinerja intermediasi perbankan pun terus membaik. Per Agustus  2023, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,06 persen secara yoy. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 6,24 persen secara yoy. “Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik,” tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data per Agustus 2023, jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan hingga Rp 2 miliar) sebesar 99,94 persen dari total rekening atau setara dengan 530,72 juta rekening.

Sedangkan pada BPR-BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan hingga Rp 2 miliar) sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara dengan 15,56 juta rekening.

Lebih jauh Purbaya juga menekankan bahwasanya, LPS terus memantau pergerakan suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi rupiah maupun valuta asing. Suku bunga pasar simpanan (SBP) untuk simpanan Rupiah terpantau naik secara terbatas sebesar 5 bps menjadi sebesar 3,29 persen dibandingkan periode Mei 2023.

“Hal ini menunjukkan perbankan masih dalam tahap transisi penyesuaian, dan merespon langkah kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral, baik Bank Indonesia maupun bank sentral global utama,” jelasnya.

Selanjutnya, SBP simpanan valas di periode observasi yang sama terpantau naik sebesar 25 bps menjadi sebesar 1,86 persen jika dibandingkan periode penetapan tingkat bunga penjaminan bulan Mei 2023.

Dalam kesempatan yang sama LPS juga memutuskan untuk mengakhiri relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan mulai periode I tahun 2024. Sehingga pembayaran premi penjaminan periode II tahun 2023, yaitu periode 1 Juli-31 Desember 2023 yang merupakan periode relaksasi yang terakhir.

Adapun, Berakhirnya masa relaksasi tersebut telah diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2023 lalu, dan telah disampaikan kepada seluruh bank peserta penjaminan, termasuk melalui publikasi di website LPS.(rd)