Mas Iin Minta Data Penerima Bansos Berdasar Musdes

Sidoarjo, HARIAN BANGSA- Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Achmad Amir Aslichin meminta data penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) maupun musyawarah kelurahan (muskel). Itu bagian dari pelibatan pemerintah desa (pemdes) maupun pemerintah kelurahan (pemkel) secara maksimal dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kata Achmad Amir Aslichin, bansos dari pemerintah pusat, pemprov, pemkot dan pemkab maupun dari pengusaha sebaiknya disalurkan langsung ke pemdes atau pemkel. Hasil keputusan muskel dan musdes akan tepat sasaran menyentuh masyarakat yang membutuhkan. "Pembagian bansos akan semakin maksimal,” ujar Mas Iin, panggilan karib Achmad Amir Aslichin, Jumat (15/5).

Bila bansos dilewatkan atau dikelola oleh instansi pemprov, pemkot dan pemkab, kata Mas Iin, sudah banyak ditemui untuk dimanfaatkan kepentingan politis para pejabatnya. Mulai pemasangan foto hingga klaim jasa perjuangannya. Hal itu sangat ironis dan memprihatinkan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan, usulan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo terkait data penerima bansos dengan menggunakan musdes harus dipertimbangkan. Usulan tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini. “Mereka yang tahu siapa yang layak dan berhak menerima bantuan,” tegasnya.

Alumnus Unair ini juga meminta anggaran penanganan Covid-19, baik dari pemprov, pemkab maupun pemkot disalurkan langsung ke pemdes dan pemkel. Juga melibatkan potensi desa. Sehingga bisa memutar roda perekonomian di desa atau kelurahan setempat.(sta/rd)