Mendag Lutfi: WTO Harus Jadi Bagian Solusi Berbagai Krisis Global

Jenewa, HARIANBANGSA.net - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi  menyerukan agar World Trade Organization (WTO) harus menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini, yaitu ekonomi,   lingkungan, kesehatan, dan keamanan.  Semua anggota harus dapat menjalankan fungsi WTO dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral.

Penegasan ini disampaikan dalam rekaman pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO yang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss.

“Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi penting bagi banyak anggota  WTO, khususnya  negara berkembang dan  negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial. Termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,” tegas Mendag Lutfi.

Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Dirjen Perundingan Perdagangan  Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko B. Witjaksono, mewakili MendagLutfi, memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu  (12/6).

Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semua anggota G33 terus memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan   kepentingan negara berkembang dan LDCs. Hal ini guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.

Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM  ke-12 WTO. Beberapa isu prioritas lainnya, antara lain  ketahanan pangan, stok pangan untuk ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen  perlindungan kepada petani kecil saat terjadinya lonjakan  impor. 

“Kelompok G33 berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena  berpengaruh  erhadap kebutuhan stok pangan serta ketahanan pangan,” kata Djatmiko.

Pada  pertemuan Cairns Group (CG), Minggu (12/6), Djatmiko juga  menyampaikan perlunya mengakomodasi kepentingan negara  berkembang seperti Indonesia dan LDCs terkait subsidi domestik  (domestic support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia. CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.

Dalam rekaman pernyataannya, Mendag   Lutfi juga menyampaikan bahwa sistem   perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan  tujuan  pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang  lebih  parah. 

Indonesia setuju bahwa prinsip dasar disiplin perikanan adalah untuk  memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF).

Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan  pembangunan negara-negara yang mengandalkan perikanan rakyat dan skala  kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan. Berbicara  mengenai  penangguhan  kekayaan  intelektual pada persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPs),  Mendag  Lutfi menegaskan pentingnya  respon WTO terhadap pandemi.

“Kita harus menunjukkan bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin  Covid-19, barang  penting, dan  teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs  Waiver harus menjadi bagian utama dari  jawaban WTO kepada dunia dalam penanganan pandemi,” kata Mendag Lutfi.

KTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap dua tahun  sekali.  Pertemuan terakhir dilaksanakan pada  2017 di  Argentina. Pertemuan KTM ke-12 WTO yang seharusnya dilaksanakan  pada 2019 akan  membahas beberapa isu. Di  antaranya pembahasan respons WTO terhadap pandemi.

Termasuk penangguhan kekayaan intelektual pada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan reformasi WTO.  KTM ke-12 WTO diharapkan dapat menyepakati  beberapa  isu prioritas dengan hasil berupa keputusan, program kerja, dan deklarasi.

Dirjen WTO Ngozi Okonjo-Iweala mendesak anggota agar WTO dapat menghasilkan kontribusi nyata kepada masyarakat internasional. “Saat dunia bergulat dengan ketidakpastian dan krisis di berbagai bidang, inilah saatnya  untuk menunjukkan bahwa multilateralisme berhasil,” pungkas Dirjen Ngozi. (rd)