Meneguhkan Kembali Visi Kebangsaan Partai politik di Tengah Dinamika serta Pragmatisme Perebutan Kekuasaan

Oleh: Dr. Ahmad Hudri, MAP.

Visi merupakan pandangan atau tujuan bersama yang dicanangkan oleh suatu partai politik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, meneguhkan kembali visi kebangsaan partai politik menjadi semakin penting. Namun, dalam kenyataannya, visi kebangsaan seringkali terlupakan atau dilupakan oleh partai politik dalam menjalankan perebutan kekuasaan.

Padahal visi kebangsaan yang kuat dapat menjadi landasan moral dan etis bagi partai politik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Akan tetapi, dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan seringkali membuat partai politik lebih mementingkan kepentingan partikular daripada kepentingan bersama.

Dalam konteks Indonesia, dimana baru saja ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu Serentak 2024 ini, masyarakat mendapatkan tontonan manuver elit partai politik baik yang kalah maupun yang menang yang mencoba mengorkestrasi bagi-bagi kursi kekuasaan atas nama kepentingan bangsa.

Lebih-lebih ini dilakukan oleh partai politik yang kalah dalam kontestasi yang semestinya harus memiliki keberanian untuk mengambil sikap sebagai oposisi dalam rangka check and balance untuk pemerintah yang sedang berkuasa. Sehingga menjadikan demokrasi berjalan sehat dan dinamis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik indonesia yang semestinya menjadi visi kebangsaan partai politik dimana hal ini merupakan hal yang sangat vital dalam membangun bangsa.

Partai politik sebagai wadah bagi elit politik harus mampu meneguhkan kembali visi kebangsaan untuk menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa. Namun, dengan adanya dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, visi kebangsaan sering terpinggirkan karena lebih diutamakan kepentingan politik partai atau kelompok tertentu.

Dalam memegang teguh visi kebangsaan di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, partai politik perlu konsisten dalam menjalankan ideologi dan program-program yang telah disepakati bersama. Partai politik harus mampu mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan menjaga kerukunan antar suku, agama, dan golongan. Selain itu, partai politik juga harus mampu berperan sebagai pengawal demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam konteks perebutan kekuasaan, partai politik seringkali terjebak dalam pragmatisme politik yang membuat mereka lebih memilih jalur pintas untuk mencapai kekuasaan. Hal ini seringkali membuat partai politik mengorbankan visi kebangsaan dan mengutamakan kepentingan partikular. Sebagai contoh, praktik politik uang, nepotisme, dan korupsi seringkali menjadi bagian dari strategi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik.

Banyak elit-elit partai politik di lingkaran kekuasaan yang terjerat kasus-kasus korupsi. Yang dalam tulisan ini penulis tidak mengupas dan menyebut satu persatu kasus karupsi yang melibatkan elit-elit partai politik. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan visi kebangsaan yaitu bersih dari korupsi.

Partai politik sebagai representasi dari kepentingan masyarakat seharusnya menjadi agen perubahan yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat secara adil dan merata. Visi kebangsaan harus menjadi pedoman utama bagi setiap langkah partai politik dalam menjalankan fungsi politiknya. Partai politik harus mampu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan partikular.

Dalam meneguhkan kembali visi kebangsaan di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan, partai politik perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Pertama, partai politik harus melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan memperkuat kembali ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi landasan partai politik.

Kedua, Pengembangan kepemimpinan yang visioner dan berintegritas. Mengembangkan program kaderisasi ideologis yang berkelanjutan untuk mencetak kader-kader pemimpin yang memiliki visi kebangsaan yang kuat. Ini termasuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, etika politik, dan penguatan kaderisasi lainnya.

Ketiga, partai politik harus melibatkan masyarakat dan elemen-elemen masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan melibatkan masyarakat, partai politik dapat lebih mengakar dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Keempat, partai politik harus responsif terhadap tantangan zaman dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan. Partai politik harus responsif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi yang terus berkembang dengan melakukan aktifitas yang novatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kesimpulannya, visi kebangsaan merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjaga keutuhan negara dan kesatuan bangsa. Partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik seharusnya mampu meneguhkan kembali visi kebangsaan di tengah dinamika dan pragmatisme perebutan kekuasaan. Dengan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, partai politik dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.

Ketua KPU Kota Probolinggo (2014-2019 dan 2019-2024).

Aktifis dan Pemerhati Masalah Sosial Politik.