Mutasi di Pemprov Jatim Kembali Bergulir,  Pj Gubernur Lantik 15 Pejabat Eselon II

Surabaya, HB.net - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono melantik 15 pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (22/8/24).

Pejabat yang dilantik yakni, Sigit Panoentoen sebagai Kepala Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Aris Mukiyono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Nurkholis sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Selain itu ada Joko Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekertaris Daerah Jawa Timur, Muhamad Hadi Wawan Guntoro sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Moh Ali Kuncoro sebagai Sekretaris DPRD Pemprov Jatim, Andik Fadjar Tjahjono sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Jawa Timur.

Sedangkan Endi Alim Abdi Nusa dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jatim, Budi Raharjo sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Heru Suseno sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim.

Nama lain ada Dydik Rudy Prasetya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jatim, Kurniawan Hari Putranto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Rs Saiful Anwar Provinsi Jatim, Henggar Sulistiarto sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekertaris Daerah Pemprov Jatim, Lilik Pujiastuti sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekertaris Daerah Pemprov Jatim dan Tauhid Islamy sebagai Direktur RSUD Haji Pemprov Jatim.

Pj Gubernur mengatakan, ini suatu proses yang biasa dalam setiap organisasi untuk penyegaran dan perbaikan kinerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tetapi lebih dari itu, mutasi dan rotasi meningkatkan kinerja OPD, proses pembangunan dan layanan publik,” kata Adhy usai pelantikan.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi fokus ke depan. Salah satu yang utama soal ekonomi karena pemprov akan kehilangan pendapatan yang cukup signifikan dari pembagian hasil pajak kendaraan bermotor yang lebih besar bagi pemerintah daerah.

Selain itu, ke depan juga ada kontestasi politik Pilkada Serentak di 38 kabupaten/kota dan Pilgub Jatim yang harus disukseskan bersama.

“Dan tentu beberapa bidang lain kita inginkan bagaimana upaya pemberdayaan OPD untuk bisa mendapat sumber pendapatan dari luar APBD,” tuturnya.

Selain itu, bagi pejabat yang hingga kini juga menjabat sebagai Pj Bupati atau Walikota agar juga bisa fokus dengan kinerjanya di tempat yang baru. “Kami ingin dengan suasana baru, dengan semangat baru, dengan kompak membangun Jatim dengan lebih baik,” pungkasnya. (dev/ns)