Nganjuk Ramah Investasi dan Menjadi Legacy Kang Marhaen

Nganjuk, HARIANBANGSA.net - Nganjuk dikenal sebagai salah satu kabupaten yang ramah investasi. Sejak dipimpin Marhen Djumadi, investasi Nganjuk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selain infrastruktur yang memadai, seperti kawasan industri, jalan tol, jalan desa, tambang galian C, hingga SMK serta sekolah vokasi untuk mencetak sumber daya manusia, persoalan integritas menjadi hal yang paling utama. Selain itu, kepastian hukum bagi pengusaha.

Pengusaha asal Pace, Burhanudin Karim menyampaikan, para pelaku usaha dan calon investor akan terselesaikan oleh serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi pelayanan. Salah satunya melalui DPMPTSP yang baru.

“Pertama, yang saya sampaikan, yaitu mulai dari DPMPTSP sebagai jantung dari pelayanan publik di daerah, karena investor tidak perlu lagi mengurus izin ke banyak meja. Kedua, dia adalah gerbang masuknya investasi untuk pembangunan daerah dan nasional. Ketiga, lembaga ini menjadi indikator percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang sudah kita jalankan,” ucap Karim, Selasa (26/9).

Menurutnya, kalau tidak ada leadership yang kuat seperti Marhaen, dia khawatir ini tidak akan berkelanjutan. “Kami berharap ke depan ada orang yang bisa meneruskan legacy Pak Marhaen. Memiliki leadership yang kuat sehingga memastikan investor tetap masuk ke Nganjuk," terangnya.

Kekhawatiran pengusaha itu diperkuat dengan pernyataan pengamat ekonomi senior yang juga mantan ASN di Pemkab Nganjuk, Bambang Widjanarko asal Prambon. Dia mengatakan, Nganjuk menjadi pusat investasi dan banyak dilirik investor saat kepemimpinan Marhaen.

"Saya amati kenapa banyak investor datang ke Nganjuk. ya karena ada support penuh dari pemdanya. Selain karena upah, infrastruktur dibangun dengan baik di Nganjuk, tenaga kerja disiapkan, banyak sekolah vokasi dan lainnya. Nganjuk memang lengkap kalau soal ini," jelas Bambang.

Sementara mantan Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi meminta para pengusaha tidak khawatir. Sebab, ia telah membangun sistem yang kuat untuk mempertahankan kinerja baik itu.

"Nggak usah khawatir, teman-teman ASN dan kepala OPD. Saya ini sudah bekerja bersama saya selama 5 tahun. Maka sistem sudah menggelinding dan integritas mereka sudah terjamin. Kontrol antarmereka pasti berjalan," kata Kang Marhen.

Dijelaskan Kepala Dinas Perizinan dan DPMPTSP Purwobujono, melalui Analisis Kebijakan Ahli Madya Hardiono, pemerintah telah menerbitkan 47 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (Perpres) terkait UU Cipta Kerja. Aturan turunan ini diharapkan sejalan dengan semangat regulasi di atasnya supaya tidak menimbulkan tumpang-tindih regulasi dan hambatan investasi lainnya.(bam/rd)