OPD Penghasil PAD Dilarang Sengsarakan Warga Kota Malang

MALANG,  HARIAN BANGSA - Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan dalam acara Forum Perangkat Daerah (FPD), OPD harus menjalankan amanah APBD sesuai kebutuhan masyarakat.

"Jangan sampai PAD yang dihasilkan menyengsarakan warga Kota Malang,"tegas Sutiaji pada acara FPD di Hotel Ijen Malang, Rabu (26/02).

Sutiaji menekankan, agar DPUPRPKP Kota Malang terus memberikan dan meningkatkan pelayanannya melalui peningkatan infrastruktur seperti perbaikan atau pelebaran jalan. Perbaikan dan peningkatan drainase juga harus menjadi perhatian serius untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Malang.

Selain peningkatan infrastruktur, peningkatan pelayanan bentuk lain juga sama pentingnya. Misalnya mengurai kemacetan yang jadi keluhan warga Kota Malang. Pemkot akan terus mencari solusi terbaik.

"Kami berkeinginan mengumpulkan para Rektor untuk mencari solusi misalnya, mengubah jadwal kuliah pagi bagi mahasiswa. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kemacetan di Kota Malang khususnya seputaran Suhat dan sekitarnya,"tukas Sutiaji.

Kepala DPUPR-PKP Kota Malang Hadi Santoso siap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan perintah Kepala Daerah. Tujuan dari acara Forum Perangkat Daerah ialah saling support dan bersinergi. DPUPR-PKP Bertekad memberikan pelayanannya melalui peningkatan perbaikan infrastruktur. Di tahun 2020 ini, masih proses tender.

"Akan dilakukan perbaikan jalan kota, kondisinya sudah lumayan parah,"tambah Soni sapaan Kadis PUPR-PKP.

Selain jalan, masalah Malang Creative Centre (MCC) juga jadi perhatian. Saat ini tengah menyelesaikan perlengkapan persyaratan administrasi pembangunannya. "Harapan kami, persyaratan administrasi proses pembangunan MCC segera tuntas. Sehingga elaksanaan pembangunannya tidak terkendala,"pungkas dia. (iwa/thu/ns)