Paripurna DPRD Tuban, Banggar Sampaikan Laporan, Fraksi Sampaikan PU APBD 2021

Tuban, HB.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama pemkab menggelar rapat paripurna membahas dua agenda penting di gedung DPRD setempat, pada Sabtu (18/6/2022).

Paripurna yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD, Mohammad Miyadi dan dihadiri Bupati Aditya Halindra Farizdky itu membahas laporan banggar dan penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi menjelaskan, laporan banggar langsung disampaikan oleh Hj Tri Astuti dihadapan undangan yang hadir. Dalam laporan banggar dijelaskan setelah mempelajari surat Bupati Tuban. Banggar berpendapat sesuai hasil rapat dan keputusan bersama, bahwa anggaran APBD telah memenuhi syarat untuk dibahas dalam rapat paripurna selanjutnya.

"Banggar berpendapat bahwa APBD ini telah memenuhi syarat untuk dibahas dalam paripurna selanjutnya," tutur Miyadi mewakil Tri Astuti.

Selanjutnya, terkait Pandangan Umum Fraksi-fraksi Miyadi menambahkan, pada intinya fraksi menyepakati tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021. Kendati demikian, masih banyak catatan yang harus dibenahi oleh Bupati dan Wakil Bupati Tuban. Hal yang paling menonjol segera disikapi ialah terkait anggaran silpa yang sebesar Rp 700 milyar lebih.

"Ada juga yang perlu Bupati Tuban yaitu agar Bansos hibah dan dana keagamaan mohon diprioritaskan," ujar Ketua DPRD Tuban yang juga Ketua DPC PKB Tuban itu.

Catatan lain yang harus diperhatikan bupati yaitu terkait penanganan kemiskinan belum signifikan dan IPM yang belum meningkat. Sedangkan, dari sisi perkonomian juga belum mengalami peningkatan yang sangat pesat. Terhitung perkonomian hanya tumbuh 3 persen selama tahun 2021.

"Sedangkan yang harus dibenahi oleh bupati yaitu 3 BUMD yang terus mengalami kerugian dan tak kunjung menghasilkan keuntungan," bebernya.

Miyadi juga menuturkan, PU dari fraksi PDI. Kepada wartawan, Fraksi PDI meminta agar bupati meningkatkan intensif guru PAUD maupun TK yang semula Rp 300 ribu dinaikkan hingga 3 kali lipat.

"Kami juga mendorong pemkab agar membuat kebijakan terkait pengisian perangkat desa. Sebab, dalam rangka meningkatkan pelayanan di desa berjalan efektif dan baik," harapnya.

Sementara itu, Bupati Lindra setelah rapat paripurna mengaku, bersyukur atas masukan dan saran dari para anggota DPRD. Ia pun menyadari, banyaknya silpa karena ada beberapa faktor. Diantaranya, dana pajak rokok, DBHCHT maupun penghasilan lainnya. Sejumlah sumber tersebut ternyata juknisnya baru turun diakhir tahun, sehingga terlihat banyak silpa.

"Pastinya kita akan berbenah dan paripurna minggu depan kita akan berikan jawaban dari masing-masing pandangan umum fraksi," pungkasnya. (wan/ns)