Pastikan Bapang Tepat Sasaran, Tidak Ada Pungli Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran pada 117.695 Warga Kurang Mampu
nur syaifudin
May 30, 2024 09:57
0
Bondowoso, HB.net - Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto meninjau langsung penyaluran bantuan pangan (bapang) pada 117.695 warga kurang mampu di tiga Kecamatan.
Bantuan yang diberikan berupa beras 10 kilogram kualitas import untuk masing-masing keluarga. Penyerahannya disalurkan di setiap kantor desa secara langsung. Untuk memastikan pendistribusian bebas pungli dan tepat sasaran, Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto bersama Kepala Bulog sub Divre Bondowoso-Situbondo, Hesty Retno Kusumastuti, meninjau langsung, Kamis (30/5/2024).
Peninjauan dilakukan di tiga kecamatan sekaligus dengan penerima mencapai 157.670 keluarga penerima manfaat (KPN)b . Di antaranya, Kecamatan Bondowoso, Wringin, dan Pakem. Di tiga kecamatan itu ada beberapa titik yang ditinjau di sejumlah desa yakni di Desa Pancoran, Kembang, Pakem, Jatisari, dan Wringin.
Menurut Pj Bupati Bambang Soekwanto, pihaknya melakukan itu untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Alasannya, Pj Bupati Bondowoso ingin mendengar langsung dari masyarakat bahwa memang tak ada bantuan yang diberikan dengan embel-embel “harus bayar”.
Kepala Bulog sub Divre Bondowoso-Situbondo, Hesti Hesty Retno Kusumastuti dan Pj Bupati Bondowoso Bambang Soekwanto saat memberi keterangan pada wartawan dalam kesempatan berbeda.
“Nol rupiah bantuan Ini betul-betul gratis,” katanya saat sambutan di setiap desa yang didatanginya.
Pj Bupati menjelaskan, bantun yang diberikan merupakan Bapang bulan Mei. Dan dalam waktu beberapa pekan lagi, Bapang akan kembali diberikan untuk periode bulan Juni.
Sementara itu, Kepala Bulog sub Divre Bondowoso-Situbondo, Hesti Hesty Retno Kusumastuti mengatakan, data penerima ini semuanya dari Pemerintah Pusat yakni, dari Badan Pangan Nasional.
Menurutnya, agar penyaluran tepat sasaran pihaknya kerap melakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan kondisi dilapangan.
“Kurang paham (data tahun kapan, red). Tapi intinya kita diminta verval data terus baru kemudian salur. Diupayakan dari kita penerima tahap 1 dan 2 bisa sama,” ungkapnya.
Hesti memastikan, jika ditemukan adanya penerima yang mampu, maka akan ada evaluasi.
Karena berdasarkan aturan dari Bapanas bahwa Kades bisa mengambil kebijakan untuk melakukan pergantian terhadap penerima yang jika diketahui pindah lokasi, daerah atau wilayah, atau pun sudah mampu bisa digantikan. Namun, memang sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya masalah yang signifikan.
"Tapi kita terus akan melakukan monev,” pungkasnya. (gik/ns)
