Pastikan Hak Pilih Napi, Kanwil Kemenkum HAM Jatim Gandeng Komnas HAM

Sidoarjo, HARIANBANGSA.net - Persoalan hak pilih dalam pemilu serentak 2024 terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 39 lapas dan rutan se-Jatim terus diperjuangkan Kanwil Kemenkum HAM Jatim.

Untuk memastikan pemenuhan hak tersebut, instansi yang dipimpin Imam Jauhari itu telah melakukan koordinasi dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM).

Imam mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan hajatan paling besar tahun ini. Tak terkecuali di lapas dan rutannya. Maklum, dari sekitar 27.500 warga binaan, sekitar 23.000 di antaranya merupakan pemilih potensial.

"Angka ini tentunya tergolong sangat besar. Begitu juga potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi," urai Kakanwil Imam Jauhari Jumat (31/3).

Tak heran jika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, TNI, dan jajaran Kanwil Kemenkum HAM Jatim akan all out mengamankan gelaran Pemilu 2024 mendatang.

"Persiapan sudah kami laksanakan sejak awal. Jadi kami lebih siap lagi menyiapkan data administratif yang dibutuhkan agar warga binaan tidak kehilangan hak pilihnya," urai Imam.

Pemenuhan data administratif itu diantaranya adalah penerbitan e-KTP bagi warga binaan yang belum punya kartu identitas elektronik. Pemenuhan identitas menjadi hal dasar yang diperlukan agar WBP bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). "Kami telah melakukan perekaman e-KTP sejak awal tahun dan saat ini sudah rampung," terang Imam.

Pihaknya, lanjut Imam, juga telah mengajukan daftar pemilih potensial ke KPU. Terdapat beberapa lapas yang memiliki pemilih potensial lebih dari 1.000 orang.

"Ada 6 satker pemasyarakatan yang pemilih potensialnya lebuh dari 1.000 orang. Paling banyak di Lapas Malang dengan pemilih potensialnya mencapai 2.667 orang," terang Imam.

Salah satu satker yang dikunjungi rombongan Komnas HAM adalah Lapas Sidoarjo. Lapas yang terletak di jantung Kota Delta itu memang punya warga binaan yang cukup besar.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dispendukcapil dan hasilnya signifikan, kurang lebih 75 persen warga binaan disini sudah punya NIK, dan sedang kami tingkatkan terus progressnya, sampai hari ini masih terus berjalan,” imbuh Kalapas Sidoarjo Faozul Ansori.

Faozul menegaskan bahwa pihaknya sudah siap menggelar pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

Sementara itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P Siagian menegaskan bahwa hak suara setiap warga binaan sangat penting. Untuk itu, dia berterima kasih bisa mendapatkan dukungan dari Kanwil Kemenkum HAM Jatim. Termasuk dalam pemberian data yang ada.  “Data ini penting untuk menunjang kinerja kami,” ujarnya.

Jawa Timur, lanjut Saurlin, menujukkan potensi yang bagus karena bisa mereduksi potensi suara hilang dari warga binaan. Saat ini, progresnya sudah mencapai 84 persen warga binaan yang masuk dalam potensi pemilih.  "Tentunya ini jadi hal yang positif, mengingat masih ada waktu untuk memperjuangkan sekitar 16% suara dari warga binaan," tutur Saurlin.

Masalah utamanya, lanjut Saurlin, masih hampir sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Yaitu ada pada identitas yang jarang dimiliki WBP.  Jika pada periode pemilu sebelumnya, WBP hanya perlu menyertakan surat keterangan dari Lapas/ Rutan. Namun, pada pemilu kali ini, WBP harus punya identitas yang jelas.(cat/rd)