Pemimpin Surabaya Pasca-Risma , Pengamat:  Figur Perempuan Jangan Hilang

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Kurang satu bulan jelang masa pendaftaran calon Pilwali Surabaya 2020, bursa calon wakil wali kota kian memanas.  Direktur Index Indonesia, Andy Agung Prihatna menuturkan, jika akhirnya slot calon wali kota hanya diisi kandidat dari laki-laki, sebaiknya calon wakil dari kalangan perempuan. Mengingat dalam satu dekade, 2010-2020, Surabaya mencapai prestasi hebat bersama wali kota perempuan, Tri Rismaharini alias Risma.

"Kalau kemudian yang bertanding di Surabaya hanya laki-laki, itu alamat menafikkan histori secara empirik kepemimpinan perempuan selama satu dekade yang menunjukkan kemajuan luar biasa," katanya dalam diskusi online, Minggu (9/8).

Terlebih, masyarakat Jatim bisa menerima perempuan sebagai pemimpin. Dari data yang dibeber Agung, tercatat ada 79 perempuan pemimpin pemerintahan diIndonesia. Rinciannya, gubernur (1), wakil gubernur (2), bupati/wali kota (43), dan wakil bupati/wakil wali kota (32). Dari jumah ini, Jatim menyumbang perempuan pemimpin pemerintahan terbanyak, 13 orang. Rinciannya gubernur (1), bupati/wali kota (8), wakil bupati/wakil wali kota (4).

Hal senada ditegaskan Sekretaris DPD Lingkaran Pendamping Program Pemberdayaan (LPPP) Surabaya, Siti Nafsiyah. Menurutnya, figur perempuan masih dibutuhkan untuk memimpin Surabaya.

Apalagi selama dua periode, Risma tak hanya membawa kemajuan bagi Surabaya tapi juga dicintai warganya. "Itu realitas yang tak bisa dipungkiri, karena Bu Risma bisa melayani dan mengayomi warganya," katanya.

Karena itu, seyogyanya pemimpin Surabaya pasca Risma tak seharusnya lepas dari sentuhan perempuan. Tapi karena situasi politik yang mengerucut calon wali kota semuanya laki-laki, maka perempuan bisa diplot sebagai calon wakil.

Lantas, sosok bagaimana calon wakil dari kalangan perempuan? Menurut Agung, kombinasi yang ideal yakni keterwakilan dari nasionalis-agamis. Sebab, secara geografis Surabaya tidak bisa dilepaskan dari belahan sosial antara kultur nasionalis dan agamis.

"PDIP, misalnya. Bisa saja mencalonkan perempuan sebagai wali kota. Tapi kalau tidak, setidaknya perlulah perempuan yang diusung menjadi wakil wali kota," tandasnya.

Demikian sebaliknya di kubu Machfud Arifin. Sebab, perempuan masih dibutuhkan mengingat aspek-aspek empirik, termasuk memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan laki-laki.

"Kalau Pak Machfud merasa seorang nasionalis, harusnya juga mengambi porsi yang berbasis agama, khususnya perempuan," tandasnya.

Sementara Siti menyarankan, selain pertimbangan elektoral, calon wakil yang akan dipilih sebaiknya figur perempuan yang memiliki karakter kepemimpinan seperti Risma, yakni suka blusukan, melayani, dan mengayomi warganya.

"Dari kandidat perempuan di antaranya Lia Istifhama, Dwi Astuti, dan Reni Astuti, maupun Dyah Katarina. Kita bisa lihat sendiri siapa yang banyak turun ke pasar, kampung, PKK dan sebagainya. Sudah bisa kita lihat kok," katanya.

Siti yakin, jika calon wali kota bisa menggandeng calon wakil yang memiliki popularitas, elektabilitas yang tinggi serta rajin melakukan penyapaan ke masyarakat, maka peluang menangnya lebih besar.

"Peluang calon wali kota memenangi Pilwali Surabayalebih besar, kalau menggandeng calon wakil dari perempuan. Tapi harapan saya, perempuan itu sudah terbukti melakukan penyapaan, berinteraksi, dan memberi manfaat kepada masyrakat," tuntasnya.(mdr/ns)

Diskusi Panel 0nline via Zoom dengan tema "Pasca Risma, Surabaya Masih Butuh Sentuhan Perempuan?" yang diadakan Barometer Jatim Insight. foto : istimewa.